Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Pengamanan Gibran Berubah Usai Mundur dari Wapres

Pengamanan mantan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka kini berpindah dari Grup B ke Grup D Paspampres berdasarkan aturan pemerintah.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 13 November 2026, 23.24 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 14x dibuka
Pengamanan Gibran Berubah Usai Mundur dari Wapres📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Pengamanan terhadap Gibran Rakabuming Raka secara resmi berubah setelah ia mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Perubahan ini mulai berlaku sejak keputusan pemberhentian berlaku efektif, dengan tugas pengawalan dan perlindungan beralih dari Grup B ke Grup D dalam struktur Pasukan Pengamanan Presiden. Penyesuaian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 yang mengatur pembagian tugas pengamanan bagi pejabat negara aktif maupun mantan.

Komandan Paspampres, Mayor Jenderal Edwin A. Sumantha, menjelaskan bahwa penyesuaian pengamanan dilakukan secara bertahap sesuai prosedur. Proses serah terima tugas antarunit sedang berlangsung, dengan penyesuaian komposisi personel yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional organisasi. Pengalihan ini bersifat fleksibel dan tidak bersifat mutlak, tergantung pada evaluasi kebutuhan keamanan dan ketersediaan sumber daya manusia.

Fasilitas keamanan yang diberikan kepada Gibran sebagai mantan wakil presiden tetap mengikuti standar protokoler yang berlaku bagi tokoh negara dengan status mantan pejabat tinggi. Ini mencakup pengawalan, pengamanan tempat tinggal, serta perlindungan dalam kegiatan publik yang dijalani. Meski pengamanan berkurang secara intensif dibanding masa jabatan, kewajiban perlindungan tetap dijamin secara hukum.

Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November. Dalam surat tersebut, ia menyatakan mundur atas permintaan pribadi dan meminta MPR menindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Rapat paripurna untuk menetapkan hasil pengunduran diri akan digelar pada 2 Desember 2026, sesuai ketentuan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya