Pengaturan Pendapatan Tetap dan Tunjangan ASN Desa Kolaka Utara Disempurnakan

Kendari, ıNarasikita - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi terhadap regulasi terkait pendapatan tetap dan tunjangan aparatur desa di Kabupaten Kolaka Utara. Upaya ini dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan yang berlaku dengan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa dan kesejahteraan pegawai desa. Proses harmonisasi dilakukan melalui rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat desa setempat.

Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pencairan pendapatan tetap dan tunjangan harus mengacu pada kriteria yang jelas dan transparan, termasuk kinerja, kedisiplinan, dan kehadiran aparatur desa. Seluruh dokumen administrasi, mulai dari SK penunjukan hingga laporan pertanggungjawaban, harus tersedia secara lengkap untuk memastikan akuntabilitas. Tujuan utamanya adalah mencegah penyimpangan dan memperkuat tata kelola keuangan desa.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra menegaskan bahwa harmonisasi ini bukan sekadar administratif, tetapi bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan desa yang profesional dan berkelanjutan. “Kami ingin setiap aparatur desa merasa dihargai dan bekerja berdasarkan aturan yang jelas, bukan sekadar kebijakan yang fleksibel tanpa dasar hukum,” ujar dia dalam kesempatan tersebut.

Pembenahan ini juga menjadi langkah antisipatif terhadap potensi permasalahan hukum di masa depan, terutama terkait pengelolaan anggaran dan kewajiban pembayaran yang tidak sesuai regulasi. Dengan sistem yang terukur dan terstandar, diharapkan kinerja aparatur desa meningkat, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.