Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Pengunduran Diri Gibran Tak Ganggu Target Penerimaan Pajak

Direktur Jenderal Pajak menegaskan tidak ada dampak dari pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka terhadap realisasi penerimaan negara.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 13 November 2026, 12.10 WITA·👁 1 orang membaca· 1 hari ini · 17x dibuka
Pengunduran Diri Gibran Tak Ganggu Target Penerimaan Pajak📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak memengaruhi arah dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai target penerimaan negara. Bimo Wijayanto, selaku Direktur Jenderal Pajak, menegaskan bahwa operasional DJP tetap berjalan sesuai rencana untuk mendukung pendanaan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa fokus utama tetap pada optimalisasi penerimaan pajak tanpa terpengaruh dinamika jabatan politik.

DJP, kata Bimo, akan terus memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak melalui layanan yang lebih responsif dan sistem yang lebih efisien. Upaya ini dilakukan sambil menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar tanpa hambatan yang mengganggu produktivitas nasional. Peningkatan kesadaran pajak dan pemberian insentif bagi wajib pajak yang taat menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Pengunduran diri Gibran diserahkan secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari yang sama, Kamis (12/11). Pertemuan berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dan berlangsung sekitar 20 menit. Kehadiran Gibran disambut oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri telah diterima secara resmi.

Muzani menyampaikan bahwa maksud kunjungan Gibran adalah menyampaikan keputusan resmi untuk melepas jabatan Wakil Presiden. Ia menegaskan bahwa proses administratif akan dilanjutkan sesuai mekanisme konstitusional. Keputusan ini dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang berjalan secara terbuka dan sesuai aturan.

Dalam konteks ini, DJP menegaskan bahwa peran institusi tetap netral dan fokus pada tugas pokoknya. Tidak ada perubahan dalam strategi atau target penerimaan pajak, meskipun ada perubahan kepemimpinan di level tinggi. Kinerja DJP tetap diukur dari realisasi anggaran dan efisiensi layanan, bukan dari dinamika politik internal.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya