Pengunduran Diri Gibran Tak Ganggu Target Penerimaan Pajak
Direktur Jenderal Pajak menegaskan tidak ada dampak dari pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka terhadap realisasi penerimaan negara.
Redaksi iNarasikita·Jumat, 13 November 2026, 12.10 WITA·👁 1 orang membaca· 1 hari ini · 17x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak memengaruhi arah dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai target penerimaan negara. Bimo Wijayanto, selaku Direktur Jenderal Pajak, menegaskan bahwa operasional DJP tetap berjalan sesuai rencana untuk mendukung pendanaan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa fokus utama tetap pada optimalisasi penerimaan pajak tanpa terpengaruh dinamika jabatan politik.
DJP, kata Bimo, akan terus memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak melalui layanan yang lebih responsif dan sistem yang lebih efisien. Upaya ini dilakukan sambil menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar tanpa hambatan yang mengganggu produktivitas nasional. Peningkatan kesadaran pajak dan pemberian insentif bagi wajib pajak yang taat menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Pengunduran diri Gibran diserahkan secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari yang sama, Kamis (12/11). Pertemuan berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dan berlangsung sekitar 20 menit. Kehadiran Gibran disambut oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri telah diterima secara resmi.
Muzani menyampaikan bahwa maksud kunjungan Gibran adalah menyampaikan keputusan resmi untuk melepas jabatan Wakil Presiden. Ia menegaskan bahwa proses administratif akan dilanjutkan sesuai mekanisme konstitusional. Keputusan ini dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang berjalan secara terbuka dan sesuai aturan.
Dalam konteks ini, DJP menegaskan bahwa peran institusi tetap netral dan fokus pada tugas pokoknya. Tidak ada perubahan dalam strategi atau target penerimaan pajak, meskipun ada perubahan kepemimpinan di level tinggi. Kinerja DJP tetap diukur dari realisasi anggaran dan efisiensi layanan, bukan dari dinamika politik internal.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

KNEKS Perluas SPES ke 250 Sekolah di Sulsel
KNEKS memperluas Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah ke 250 sekolah di 24 kabupaten/kota Sulsel, mencakup SMA, SMK, dan SLB, untuk membangun literasi dan ekosistem ekonomi syariah melalui pendidikan.
14 November 2026

14 Saham Indonesia Dikeluarkan dari Indeks Global FTSE Russell
FTSE Russell menghapus 14 emiten Indonesia dari berbagai kategori indeks global dalam tinjauan kuartalan, tetapi tetap mempertahankan status pasar modal Tanah Air sebagai emerging market sekunder.
14 November 2026

Gilang Sukarno Raih Omzet Rp1 Miliar dari Affiliate Marketing
Pria asal Garut ini sukses mengubah pengalaman sebagai sales mobil menjadi pendapatan miliaran rupiah lewat strategi konten affiliate marketing yang terukur dan berbasis solusi.
14 November 2026

Restorasi Pasar Modal untuk Stabilitas Ekonomi Nasional
Pembenahan tata kelola pasar modal diperlukan untuk memperkuat kepercayaan investor dan menjaga efisiensi alokasi modal produktif.
14 November 2026
Berita Lainnya

USN Kolaka Gelar SII Maroon Red Cross Youth Competition 2026
Sabtu, 14 November 2026, 16.07 WITA

Senator Desak Presiden Pertimbangkan Suara Daerah dalam Pilih Wakil Presiden
Sabtu, 14 November 2026, 15.47 WITA

Perawatan Aki Motor agar Awet dan Tak Mudah Kehabisan Tenaga
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

Rem Motor Berbunyi? Ini Penyebab dan Solusinya
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

NCT 127 dan NCT Dream Tampil di Coachella 2027
Sabtu, 14 November 2026, 15.43 WITA
Royalti Musik: Sumber Pendapatan Kunci bagi Musisi
Sabtu, 14 November 2026, 15.42 WITA
Kemenpora Resmi Buka Turnamen Taekwondo Nasional di Jakarta
Sabtu, 14 November 2026, 15.28 WITA

Alwi Farhan Gugur di Semifinal Kumamoto Masters Akibat Cedera dan Kontroversi Wasit
Sabtu, 14 November 2026, 15.28 WITA

