Peningkatan Plafon KIPK ke Rp600 T Dukung Industri Tekstil dan Alas Kaki

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah memperkuat dukungan pembiayaan bagi industri padat karya dengan menaikkan plafon Kredit Industri Padat Karya (KIPK) hingga mencapai Rp600 triliun pada tahun 2027. Target ini menjadi bagian dari strategi memperkuat sektor manufaktur yang menyerap tenaga kerja secara signifikan, terutama di bidang tekstil dan alas kaki. Program yang telah berjalan sejak dua tahun lalu ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor tersebut.

Sampai akhir Oktober 2026, penyaluran KIPK telah membantu 63 debitur dengan nilai total mencapai Rp146 miliar. Angka ini mencerminkan langkah nyata pemerintah dalam menjaga kelangsungan usaha dan mempertahankan lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi. Penambahan plafon di tahun depan menjadi bagian dari perluasan akses pendanaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi pelaku industri padat karya.

Selain perluasan plafon, pemerintah juga sedang mengkaji skema pembiayaan khusus untuk industri tekstil. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Danantara untuk memimpin penyusunan kerangka pendanaan tersebut, khususnya guna mengatasi kendala akses modal yang kerap dihadapi oleh pelaku industri. Proses ini melibatkan sejumlah lembaga strategis, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Berbagai opsi skema pembiayaan saat ini masih dalam tahap simulasi dan belum final. Namun, komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor industri padat karya tetap utuh, dengan harapan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada karya dan kemandirian nasional. Dengan dukungan pembiayaan yang lebih besar dan lebih terarah, sektor tekstil dan alas kaki diharapkan mampu tumbuh secara berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja secara luas.