Penyaluran Kredit Pemerintah Tembus Rp294,6 Triliun

Kendari, ıNarasikita - Penyaluran kredit program pemerintah telah mencatatkan pencapaian historis dengan total realisasi sebesar Rp294,6 triliun hingga 27 Oktober 2026. Angka ini tidak hanya melampaui penyaluran tahun 2025 yang sebesar Rp275,8 triliun, tetapi juga menunjukkan momentum positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mikro di tengah tantangan global. Capaian ini menjadi bukti efektivitas kebijakan pembiayaan yang berfokus pada sektor produktif dan inklusif.

Program ini telah menjangkau 4,24 juta debitur, dengan dominasi dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menekankan bahwa keberhasilan program dinilai dari peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan keluarga di berbagai daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam forum internasional di Nusa Dua, Bali, yang mengangkat isu kredit program sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Sejak 2015, total penyaluran kredit program mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetap menjadi pilar utama, dengan kontribusi mencapai 30,6% dari total penyaluran—meningkat signifikan dibandingkan 14,7% pada 2019. Hingga akhir tahun ini, KUR telah menyalurkan Rp265,9 triliun kepada 4,12 juta debitur, atau 90,1% dari target tahunan. Transformasi kebijakan dari skema penjaminan ke subsidi bunga telah mampu menurunkan suku bunga KUR dari 12% menjadi 6%.

Kini, lima skema kredit program telah dikembangkan untuk mendukung tujuan strategis nasional: Kredit Usaha Alsintan, Kredit Industri Padat Karya, Kredit Program Perumahan, Kredit Perempuan Prasejahtera, serta KUR. KPP ditargetkan menyerap hingga Rp50 triliun, sementara KPPS menawarkan pembiayaan hingga Rp15 juta dengan bunga flat 8% tanpa agunan dan dilengkapi pendampingan. Kualitas penyaluran terus diperhatikan, dengan 68% kredit mengalir ke sektor produksi dan rasio kredit bermasalah sebesar 2,14%.

Pemerintah berkomitmen memperkuat pembiayaan produktif melalui digitalisasi, integrasi data, dan percepatan kenaikan kelas UMKM. Langkah ini sejalan dengan peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2026, yang menempatkan kesejahteraan keuangan keluarga sebagai prioritas utama. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan diharapkan memperkuat efektivitas program dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.