Percepatan Izin Alih Fungsi Lahan untuk Pipa Gas di Jawa Tengah

Kendari, ıNarasikita - Menteri Pertanian menegaskan komitmen penuh terhadap percepatan perizinan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Tengah, yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur pipa gas bumi. Ia menyatakan bahwa seluruh jajaran kementerian telah diminta untuk mempercepat proses agar selesai sebelum akhir tahun 2026, menekankan bahwa kebijakan ini didasarkan pada kebutuhan strategis negara dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pernyataannya di Jakarta, ia menegaskan bahwa tidak ada kendala substantif dari sektor pertanian dalam hal ini, sekalipun proses penandatanganan surat keputusan (SK) menjadi tanggung jawabnya. Ia bahkan mengungkapkan bahwa pihak Wakil Menteri ESDM justru menjadi pihak yang menekankan perlunya penyelesaian secepat mungkin, sehingga ia sendiri yang aktif mengejar kelancaran proses.

Luas lahan yang terkena dampak alih fungsi dipastikan sangat terbatas, mencapai sekitar lima hektare, yang akan digunakan untuk jalur pipa gas. Sebagai ganti, pemerintah berkomitmen membuka lahan baru dengan luas tiga kali lipat, yaitu sekitar 15 hektare, sebagai kompensasi dan menjaga ketersediaan lahan pertanian.

Amran menekankan bahwa proyek ini tidak akan mengganggu produktivitas pertanian secara signifikan, mengingat luas area yang digunakan sangat kecil dibandingkan total areal pertanian nasional. Ia menegaskan bahwa lokasi proyek berada di wilayah Jawa Tengah dan telah dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu kawasan produksi pangan utama.

Tujuan utama dari percepatan ini adalah mendukung eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi nasional, sekaligus mendorong pencapaian target ketahanan energi nasional. Dengan koordinasi lintas kementerian yang intensif, pemerintah berharap proses perizinan dapat berjalan efisien tanpa mengorbankan regulasi yang berlaku.