Perlindungan Pers Dipertahankan di Tengah Dominasi Digital

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kembali menegaskan komitmen dalam melindungi industri pers nasional melalui kebijakan strategis yang mendorong kemandirian ekosistem informasi. Menteri Komunikasi dan Digital menekankan pentingnya mempertahankan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024, yang mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas. Aturan ini menjadi fondasi utama dalam menyeimbangkan kekuasaan antara perusahaan teknologi global dan media lokal yang memproduksi konten berbasis kebenaran dan nilai publik.

Upaya ini dilakukan meski menghadapi tekanan dari negara-negara mitra yang belum memiliki kerangka serupa. Menkomdigi menyampaikan bahwa keberadaan regulasi tersebut tidak hanya sebagai bentuk perlindungan, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap peran media dalam membangun kesadaran publik yang sehat. Dalam forum peluncuran media baru, ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memperkuat kerangka hukum yang mendukung keberlangsungan jurnalistik profesional.

Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah juga mendorong pembahasan kebijakan terkait perusahaan teknologi besar di Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun perusahaan raksasa global sempat melakukan penolakan dalam rapat awal, pemerintah menegaskan bahwa keberlanjutan informasi publik harus menjadi prioritas. Algoritma distribusi informasi, menurutnya, harus dirancang berdasarkan pertimbangan manusia, bukan semata-mata berdasarkan profit atau pengoptimalan penggunaan data.

Pemerintah juga memperhatikan dinamika konsumsi informasi yang berubah, terutama dengan dominasi media sosial. Namun, hal ini tidak mengurangi nilai media konvensional, termasuk media cetak. Keberadaan media baru seperti Swara Indonesia Raya dianggap sebagai simbol ketangguhan industri jurnalistik yang tetap mampu berinovasi meski menghadapi tantangan ekonomi dan digitalisasi. Ini menjadi bukti bahwa ruang bagi jurnalisme berkualitas masih tersedia, asalkan didukung kebijakan yang tepat.

Di samping itu, keterhubungan digital yang telah mencapai 98,5 persen penduduk Indonesia harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan perlindungan masyarakat dari ancaman siber. Menkomdigi menekankan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh mengorbankan keamanan anak-anak dan kualitas kehidupan digital masyarakat. Keseimbangan antara konektivitas, ekonomi, dan perlindungan sosial menjadi kunci utama dalam transformasi digital yang berkelanjutan.