Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

PKS Soroti Kualitas Ekonomi Calon Wapres, PKB Bantah Isu Cak Imin

PKS menekankan pentingnya sosok wapres berkompetensi ekonomi, sementara PKB membantah isu soal usulan Cak Imin sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 13 November 2026, 23.25 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 29x dibuka
PKS Soroti Kualitas Ekonomi Calon Wapres, PKB Bantah Isu Cak Imin📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Partai Keadilan Sejahtera menyoroti krusialnya kompetensi ekonomi dalam memilih calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dalam pernyataan resmi, Mardani Ali Sera menegaskan bahwa sosok yang dipilih harus mampu menghadapi tekanan ekonomi global yang kian menggangu stabilitas domestik. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tak bisa dilepaskan dari kualitas figur pendamping presiden, terutama dalam konteks kondisi saat ini.

Mardani menyebut contoh historis dengan masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Boediono sebagai acuan. Pada periode kedua SBY, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata lebih dari 6%, bahkan mencapai puncak 6,49% pada tahun 2011. Menurutnya, keberhasilan tersebut tak terlepas dari keahlian Boediono sebagai ekonom profesional yang memiliki kredibilitas tinggi di pasar global.

Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa secara tegas membantah kabar yang menyebut Ketua Umum Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran. Muhammad Khozin, selaku Ketua Kelompok Fraksi PKB, menyatakan bahwa isu tersebut sama sekali tidak muncul dalam pembahasan internal partai. Ia menegaskan tidak ada diskusi, bahkan tidak sekalipun dipikirkan, soal pengusulan Cak Imin sebagai kandidat wapres.

Khozin menekankan bahwa prioritas PKB saat ini bukan pada pencarian calon wakil presiden, melainkan menyelesaikan polemik terkait ijazah yang sempat menghambat kerja pemerintahan. Ia berharap proses pemilihan calon wakil presiden dilakukan sesuai ketentuan hukum, khususnya Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya