Polda Metro Jaya Perkuat Responsivitas Lewat WhatsApp Aduan

Kendari, ıNarasikita - Polda Metro Jaya memperbarui mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dengan memperkuat layanan WhatsApp Aduan Kapolda sebagai saluran resmi bagi warga. Inisiatif ini dirancang untuk mempercepat respons terhadap keluhan publik sekaligus memperketat pengawasan terhadap kinerja anggota di lapangan. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menegaskan bahwa sistem digital ini menjadi alat strategis dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.

Dalam periode 11 hingga 25 Oktober 2026, tercatat sebanyak 197 aduan masuk melalui nomor WhatsApp resmi 0811-8129-494. Dari jumlah tersebut, 36 laporan telah selesai ditindaklanjuti, sementara 161 lainnya masih dalam proses penanganan. Temuan awal menunjukkan bahwa mayoritas pengaduan berkaitan dengan penegakan hukum (152 kasus), disusul masalah lalu lintas (16), potensi konflik (16), serta aduan terhadap perilaku anggota kepolisian (13).

Penanganan dilakukan secara sistematis melalui lima tim khusus yang saling terintegrasi. Tim Verifikasi berperan dalam klasifikasi dan prioritas laporan, termasuk kasus yang melibatkan kelompok rentan atau menarik perhatian publik. Tim Data menyusun dan melaporkan data secara terstruktur untuk memastikan transparansi. Tim Pengatur dan Pengawas bertanggung jawab atas penugasan dan pemantauan tenggat waktu penyelesaian. Tim Eksekutor kemudian menindaklanjuti dengan klarifikasi pelapor atau koordinasi dengan penyidik. Sementara Tim Analisis dan Evaluasi mengevaluasi hasil penanganan secara berkala untuk identifikasi hambatan dan perbaikan prosedur.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menekankan bahwa layanan ini dibangun untuk memudahkan akses masyarakat dan memberikan kepastian atas tindak lanjut setiap pengaduan. Ia menyarankan masyarakat tetap menggunakan layanan 110 untuk keadaan darurat yang membutuhkan respons instan. Dengan pendekatan berbasis kolaborasi lintas unit, Polda Metro Jaya berkomitmen menjadikan setiap aduan sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelayanan publik secara berkelanjutan.