Polri Periksa Empat Anggota Terkait Penggeledahan Ponpes Sukoharjo

Kendari, ıNarasikita - Divisi Propam Mabes Polri kini menjalankan pemeriksaan terhadap empat personel polisi yang terlibat dalam operasi penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari pendalaman dugaan pelanggaran etik yang diduga terjadi selama pelaksanaan kegiatan di lapangan. Empat yang diperiksa meliputi mantan Kapolres Sukoharjo, AKBP Andhika Dharma Sena, serta tiga perwira lainnya yang menjabat sebagai Kasat Reserse, Kanit Pidum, dan Kanit PPA pada saat kejadian.

Pemeriksaan ini berjalan secara objektif dan sesuai prosedur yang berlaku, menegaskan komitmen Polri terhadap penegakan hukum yang proporsional, transparan, dan berbasis bukti. Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa selain proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Tengah, Propam juga melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran prosedur oleh petugas yang terlibat. Semua tahapan dilakukan dengan memperhatikan prinsip profesionalisme dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kalangan rentan seperti anak-anak dan perempuan.

Polri menyampaikan penyesalan mendalam atas trauma dan kekhawatiran yang dirasakan oleh santriwati serta pengasuh ponpes akibat penggeledahan yang berlangsung pada 27 Oktober 2023. Peristiwa tersebut terkait penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung di Desa Parangjoro, Grogol, Sukoharjo, yang terjadi pada 12 September 2023. Polri menegaskan bahwa semua keluhan dari pihak terdampak telah didengarkan secara langsung dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus ini.

Sebelum pemeriksaan, AKBP Andhika Dharma Sena telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Sukoharjo, sejalan dengan tindakan penonaktifan terhadap tiga anggota lain yang terlibat. Penyidikan internal dilakukan di Mabes Polri untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi. Polri menegaskan bahwa kehadiran institusi di tengah masyarakat harus selalu didasarkan pada rasa hormat, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.