Polri Perkuat Pencegahan Karhutla dengan Pendekatan Spasio-Temporal

Kendari, ıNarasikita - Kepolisian Republik Indonesia menginisiasi pendekatan spasio-temporal sebagai strategi utama dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola kebakaran berulang di wilayah tertentu dengan memadukan data spasial dan temporal, termasuk kondisi iklim, karakteristik lahan, dan historis kejadian api. Tujuannya adalah mengubah paradigma penanganan karhutla dari reaktif—hanya saat api muncul—menjadi proaktif melalui deteksi dini dan intervensi sebelum terjadi perluasan api.

Hasil simulasi selama dua dekade di Kabupaten Pelalawan, Riau, menunjukkan bahwa sejumlah lokasi seperti Kerumutan, Teluk Meranti Timur, Teluk Meranti Barat, dan Bandar Petalangan menjadi titik rawan kebakaran berulang. Pada periode El Nino, rata-rata jumlah titik panas mencapai 362 titik, jauh melampaui rata-rata 42 titik pada tahun non-El Nino. Fenomena iklim ini ditemukan sebagai faktor pemicu utama meningkatnya risiko, terutama ketika tanah gambut mengalami kekeringan ekstrem.

Untuk mengurangi kerentanan, Polri menekankan pentingnya pengelolaan ekosistem gambut, khususnya menjaga ketinggian muka air tanah. Langkah konkret yang dijalankan meliputi penguatan skema satu Polsek satu titik pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT), optimalisasi sekat kanal, pembuatan sumur bor dan embung, serta patroli terpadu di kawasan berisiko tinggi. Pendekatan ini dirancang agar upaya pencegahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis.

Untuk mendukung koordinasi dan respons cepat, Polri mengembangkan Dashboard Green Policing yang mengintegrasikan data real-time dari titik panas, kondisi cuaca, dan tingkat kerawanan wilayah. Dengan prinsip "Dari Deteksi Menuju Aksi", setiap indikasi peningkatan risiko akan langsung direspons melalui tindakan lapangan. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada pencegahan dan mitigasi jangka panjang.

Penanganan karhutla, menurut Polri, merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai sektor—pemerintah daerah, BMKG, instansi kehutanan, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Kerja sama lintas sektoral ini sejalan dengan semangat "Polisi Bersama Masyarakat", yang menekankan pencegahan dan kolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Keberhasilan tidak diukur dari jumlah api yang dipadamkan, melainkan dari jumlah kebakaran yang berhasil dicegah, demi melindungi kesehatan, kehidupan, dan masa depan masyarakat.