Poster Kritik Gibran Muncul Usai Paripurna DPR

Kendari, ıNarasikita - Setelah sidang paripurna di kompleks parlemen Jakarta, seorang anggota DPR dari Fraksi PKS menggelar aksi singkat dengan memperlihatkan selembar kertas bertuliskan "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan". Aksi tersebut dilakukan secara spontan di tengah keramaian anggota dewan, menarik perhatian awak media yang hadir. Poster itu menjadi simbol ketidakpercayaan terhadap kelayakan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden 2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait status ijazahnya.

Anggota dewan tersebut, Yanuar Arif Wibowo, menjelaskan bahwa aksi itu merupakan bentuk ekspresi konstitusional yang dilakukan karena tidak ada ruang interupsi dalam sidang paripurna. Ia menegaskan bahwa tindakannya bukan sekadar ekspresi pribadi, melainkan representasi dari aspirasi publik yang telah menilai persoalan ijazah sebagai isu penting bagi kredibilitas calon pemimpin nasional. Menurutnya, pesan yang disampaikan harus ringkas dan mudah dipahami agar menyentuh masyarakat luas.

Yanuar mengungkapkan bahwa ia mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan aksi tersebut, berdasarkan hak konstitusional yang dimiliki setiap anggota DPR. Ia telah menandatangani dokumen hak menyatakan pendapat (HMP) bersama 11 anggota lain dari Fraksi PKS, menjadikannya bagian dari proses formal yang bisa menggugah DPR untuk membahas isu tersebut secara resmi. Ia menegaskan bahwa jumlah tanda tangan sudah melebihi ambang batas minimum, yakni 25 anggota, sehingga proses HMP dinyatakan sah secara administratif.

Dalam konteks yang lebih luas, isu HMP mulai menyebar di berbagai fraksi. Beberapa partai, termasuk PDIP, menyatakan menerima usulan dari masyarakat untuk mengajukan HMP sebagai langkah paling rasional. Sementara itu, perwakilan Fraksi Golkar menilai bahwa hak interpelasi tidak lagi relevan karena fakta hukum telah ditegaskan oleh lembaga yudikatif, sementara hak angket dinilai terlalu berbelit. Dengan demikian, HMP dianggap sebagai mekanisme tercepat dan paling efektif dalam menyikapi persoalan yang sudah memiliki kepastian hukum.