Prabowo: Ekonomi Indonesia Harus Berbasis Kekeluargaan

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sistem perekonomian di Indonesia berakar pada prinsip kekeluargaan, bukan sebagai gagasan pribadinya, melainkan sebagai warisan dari para pendiri bangsa yang diserahkan kepada rakyat. Pernyataan itu disampaikannya dalam acara peresmian Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11), melalui siaran langsung dari Sekretariat Presiden. Ia menekankan bahwa konsep ini telah diamanatkan secara eksplisit dalam peraturan dasar negara.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prabowo menafsirkan bahwa hal ini menuntut negara menguasai sektor-sektor strategis yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat dan kesejahteraan nasional. Ia menyoroti bahwa sumber daya alam, termasuk bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, harus dikuasai negara untuk dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat secara luas.

Ia menyampaikan keprihatinan terhadap upaya yang dinilainya mengancam nilai-nilai ekonomi kekeluargaan dalam konstitusi. Prabowo mengungkapkan bahwa sejumlah pihak berupaya menghilangkan atau melemahkan semangat yang terkandung dalam Pasal 33 dan Pasal 44 UUD 1945. Meski tidak menyebutkan secara langsung siapa pihak-pihak tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga keutuhan prinsip dasar ekonomi yang telah menjadi fondasi negara.

Dengan tegas, ia menegaskan bahwa ekonomi kekeluargaan bukanlah konsep baru atau hasil rekayasa politik, melainkan amanat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pernyataannya menjadi penekanan terhadap perlindungan terhadap nilai-nilai dasar dalam konstitusi sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.