Prabowo Tak Menganjurkan Gibran ke PTUN, Kabakom Tegaskan Finalitas Putusan MK dan MA

Kendari, ıNarasikita - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa tidak mungkin Presiden Prabowo Subianto memberikan saran kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait status ijazah SMA. Ia menekankan bahwa pandangan hukum yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mencerminkan posisi resmi Presiden dalam kasus ini.

Syahganda menyoroti pernyataan Yusril yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah bersifat final dan tidak dapat digugat lagi. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Yusril sebagai Menko Hukum, yang secara langsung berkoordinasi dengan Presiden, menjadikan pernyataannya sebagai representasi dari kebijakan hukum tingkat tertinggi.

Dalam konteks tersebut, Syahganda menilai tidak mungkin Presiden menganjurkan langkah hukum yang bertentangan dengan putusan tertinggi negara. Ia menegaskan bahwa upaya hukum seperti peninjauan kembali (PK) maupun banding tidak dapat dilakukan karena Gibran bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut, sehingga tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan banding.

Yusril sebelumnya menegaskan bahwa dua putusan dari lembaga peradilan tertinggi telah menutup seluruh jalur hukum yang tersedia. Ia menekankan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK atas putusan MK dan MA, karena keduanya telah memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat diubah oleh pihak manapun, termasuk Gibran sendiri.

Pernyataan ini menjadi klarifikasi resmi atas pernyataan Gibran yang menyebut menerima saran dari Presiden untuk tetap berjuang di PTUN dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen guna mengajukan PK. Namun, menurut Kabakom, langkah tersebut bertentangan dengan realitas hukum yang telah ditetapkan oleh institusi peradilan tertinggi.