Prilly dan Hesti Dorong Respons Cepat Atasi Karhutla Papua

Kendari, ıNarasikita - Kegiatan sosial selebritas kembali menyoroti krisis lingkungan di Papua, menyusul lonjakan kebakaran hutan dan lahan yang melanda Papua Selatan. Prilly Latuconsina, yang sebelumnya fokus menyalurkan bantuan untuk korban karhutla di Kalimantan, kini memperluas upayanya ke Papua. Ia menegaskan bahwa meski belum bisa turun langsung ke lokasi, timnya tetap aktif dalam pengumpulan data dan penyaluran bantuan berbasis riset kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.

Melalui komunikasi dengan tim lapangan, Prilly memastikan bantuan berupa makanan, alat kesehatan, dan perlengkapan pendidikan bagi anak-anak telah dikirimkan secara rutin. Ia menyampaikan bahwa proses penyaluran bantuan di Papua masih dalam tahap riset mendalam untuk menentukan prioritas, dengan harapan dapat mempercepat respons kemanusiaan sesuai realita lapangan.

Di sisi lain, Hesti Purwadinata memilih strategi komunikasi berbeda dengan mengunggah konten media sosial yang menggabungkan fakta kritis dan narasi menarik. Dalam unggahannya, ia menyajikan data kenaikan kasus ISPA di Mimika dan pemantauan titik api di Papua Selatan dengan gaya yang provokatif. Dengan memanfaatkan tren konten viral, Hesti menekankan pentingnya perhatian publik terhadap kondisi lingkungan yang kian memburuk.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa Papua Selatan kini menjadi provinsi dengan tingkat kebakaran tertinggi, dengan kenaikan titik api sebesar 94 persen dibandingkan periode sebelumnya. Secara keseluruhan, tercatat 342 titik api di 10 provinsi, dengan 171 titik aktif di Papua Selatan. Luas lahan yang terdampak mencapai 859 hektare, termasuk 398 hektare yang sedang dalam penanganan.

Upaya penanggulangan terus berjalan, termasuk penerjungan dua unit armada udara untuk operasi modifikasi cuaca di Papua Selatan. Secara nasional, 42 unit armada udara telah dialokasikan ke daerah rawan karhutla. BNPB juga mencatat penurunan signifikan di tiga provinsi lain, yakni Maluku (59 persen), Sulawesi Tenggara (77 persen), dan Kalimantan Timur (5 persen), menunjukkan efektivitas intervensi di sejumlah wilayah.