PSDKP Batam Segel Proyek Reklamasi Ilegal di Pulau Teles

Kendari, ıNarasikita - Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari PSDKP Batam secara resmi melakukan penutupan sementara terhadap area pembangunan di Pulau Teles, Kepulauan Anambas, yang diduga melibatkan proyek reklamasi tanpa izin. Aktivitas konstruksi yang telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu kini terhenti total setelah pihak berwenang menemukan bahwa perusahaan yang terlibat merupakan entitas Penanaman Modal Asing (PMA) tanpa izin operasional resmi dari negara.

Penyegelan dilakukan menyusul temuan atas penggunaan ruang laut secara ilegal untuk pembangunan fasilitas pariwisata, termasuk resor dan infrastruktur pendukung lainnya. Pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa tanpa izin, korporasi tersebut telah memanfaatkan lahan laut tanpa mekanisme pengawasan dan perizinan yang berlaku, melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kegiatan penutupan dilakukan dengan pemasangan segel di seluruh area proyek, termasuk akses utama dan area konstruksi aktif. PSDKP menegaskan bahwa tindakan ini merupakan upaya preventif untuk mencegah kerusakan ekosistem laut dan menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan di wilayah strategis tersebut. Selain itu, tindakan hukum lanjutan akan segera diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama dari penegakan hukum ini adalah menegaskan kembali supremasi hukum dalam pengelolaan ruang laut nasional, terutama di kawasan yang memiliki potensi ekosistem tinggi seperti Anambas. PSDKP menekankan bahwa semua proyek yang melibatkan penggunaan ruang laut harus melalui proses perizinan yang transparan dan akuntabel, tanpa terkecuali bagi korporasi asing.