Sinergi Hukum dan Pemasyarakatan Diperkuat di Sultra

Kendari, ıNarasikita - Kepala Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan sistem keadilan yang berkelanjutan. Ia menilai sinergi ini menjadi kunci untuk menangani pelanggaran secara holistik, tidak hanya melalui hukuman, tetapi juga melalui pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi terdakwa.

Dalam kegiatan koordinasi yang dihadiri oleh instansi terkait, Kakanwil menyampaikan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi alternatif efektif dalam menangani kasus-kasus ringan, terutama yang melibatkan anak dan pelanggaran nonkekerasan. Pendekatan ini menekankan pada rekonsiliasi, pertanggungjawaban, dan pemulihan kerusakan akibat tindak pidana.

Ia menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif bukan berarti melemahkan hukum, melainkan memberikan ruang bagi terdakwa untuk memperbaiki kesalahan secara aktif. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya menuntut, tetapi juga membina dan memulihkan keharmonisan sosial.

Tujuan utama dari upaya ini adalah menciptakan lingkungan hukum yang lebih manusiawi, efisien, dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga kesejahteraan, diharapkan terjadi perubahan mendasar dalam cara menangani pelanggaran di tingkat lokal.