Transfer ke Daerah Tetap Jadi Pilar Pemerataan Fiskal

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah pusat menegaskan bahwa pemangkasan angka transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026 tidak mencerminkan pengurangan komitmen terhadap pembangunan daerah. Meskipun angka awal diproyeksikan turun menjadi Rp693 triliun, penyesuaian akhir dilakukan sehingga dana yang dialokasikan naik menjadi Rp720 triliun. Pada APBN 2027, alokasi TKD kembali dinaikkan menjadi Rp735 triliun, menunjukkan komitmen jangka panjang pemerintah dalam memastikan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, menekankan bahwa pengelolaan anggaran daerah melalui APBD bukanlah entitas terpisah dari APBN. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang dinikmati masyarakat di daerah berasal dari keseluruhan sistem anggaran nasional, termasuk belanja langsung pemerintah pusat yang dilakukan di wilayah lokal. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari jumlah dana yang ditransfer ke daerah, tetapi juga dari dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia memberi contoh program makan bergizi gratis dan penyaluran bantuan sosial, yang meskipun dikelola langsung oleh pemerintah pusat, manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat di daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerataan dan kesejahteraan tidak hanya bergantung pada transfer ke daerah, tetapi juga pada distribusi anggaran yang terkoordinasi secara nasional. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menciptakan kesinambungan antara kebijakan fiskal pusat dan kebutuhan lokal.

Kegiatan Senator Menyapa episode kedua yang membahas TKD sebagai instrumen utama kebijakan fiskal nasional menyoroti pentingnya keadilan, kepastian penyaluran, dan kualitas belanja daerah. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk pejabat dari DPD RI dan jajaran pemerintah daerah, untuk membahas bagaimana sistem transfer dapat terus diperkuat demi memastikan pelayanan publik yang optimal di seluruh wilayah Indonesia.