Transformasi Digital untuk Kedaulatan Bangsa
Pemerintah tegaskan komitmen lanjutkan semangat perjuangan para pendahulu pos dan telekomunikasi melalui digitalisasi inklusif dan berkelanjutan.
Redaksi iNarasikita·Senin, 28 September 2026, 15.21 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 2x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - Peringatan Hari Bhakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung menjadi momen penting untuk mengenang awal mula perjuangan bangsa dalam menguasai infrastruktur komunikasi vital. Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital menyampaikan penghargaan kepada para pendahulu dan sesepuh sektor postal, yang telah membangun fondasi kuat bagi sistem komunikasi nasional. Ia menegaskan bahwa perjuangan mereka tetap menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan era digital saat ini.
Peristiwa 27 September 1945, ketika para pemuda merebut Kantor Pusat PTT dari pihak pendudukan Jepang, menjadi titik awal sejarah yang menunjukkan betapa pentingnya kontrol atas sarana komunikasi bagi kedaulatan negara. Kini, meski tidak lagi perlu merebut infrastruktur, tantangan berubah menjadi bagaimana membangun, menguasai, dan memanfaatkan teknologi digital secara mandiri dan berkelanjutan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Tema peringatan tahun ini, Konektivitas Digital untuk Indonesia Berdaulat, menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari jumlah jaringan yang tersebar, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Pertanyaan kunci yang harus terus diajukan adalah apakah akses digital benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan, membuka peluang pasar bagi UMKM, memperbaiki layanan publik, dan memperluas kesempatan bagi semua lapisan masyarakat.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan tiga pilar utama: konektivitas yang merata dan berkualitas, peluang ekonomi dan inovasi yang terbuka lebar, serta ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Dalam hal ini, peran seluruh elemen ekosistem postal dinilai krusial sebagai penjaga kehadiran teknologi di wilayah terpencil dan masyarakat yang belum terjangkau. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pelaku lapangan menjadi kunci utama.
Angga menekankan bahwa kedaulatan digital bukan monopoli pemerintah, melainkan hasil kerja bersama. Pemerintah menyediakan arahan dan ekosistem, sektor swasta menyokong dengan investasi dan inovasi, sementara para pelaku postal berperan sebagai penyalur teknologi hingga ke tingkat terbawah. Semangat pengabdian yang sama dengan para pendahulu harus tetap hidup, meski bentuk perjuangannya berubah seiring zaman.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Kalapas Cibinong Akui Perintahkan Pemindahan Barang Temuan Ombudsman
Anggota DPR mengecam Kalapas nonaktif Cibinong yang mengakui memerintahkan pemindahan barang temuan Ombudsman, termasuk AC dan sofa, menyusul kunjungan menteri.
28 September 2026

Makassar Tumbuh 7,04%, Fraksi PKS Apresiasi Kinerja Pemkot
Pertumbuhan ekonomi Makassar mencapai 7,04% di Triwulan II 2026, melampaui target RPJMD, disambut apresiasi fraksi PKS DPRD yang menekankan pentingnya penyerapan anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat.
28 September 2026

Dirjen PAS Bantah Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Sebut Milik Pejabat
Dirjen PAS menyatakan barang-barang mewah yang ditemukan di Lapas Cibinong milik pejabat setempat, bukan fasilitas negara, sementara investigasi lanjutan terus berjalan.
28 September 2026

Ombudsman Tak Hadir Rapat Soal Lapas Mewah karena Tak Dapat Undangan Resmi
Ombudsman RI tidak menghadiri rapat dengar pendapat DPR terkait Lapas Cibinong lantaran belum menerima undangan resmi hingga hari pelaksanaan.
28 September 2026
Berita Lainnya

MNC University Edukasi Generasi Muda soal Pajak Digital
Senin, 28 September 2026, 15.48 WITA

APBN sebagai Pelindung Ekonomi dari Guncangan Global
Senin, 28 September 2026, 15.47 WITA

Minum Minuman Manis Harian Tingkatkan Risiko Kanker Lambung
Senin, 28 September 2026, 15.46 WITA

Sidang PHPU Pilpres 2024 Lanjut, Pembuktian Ijazah Gibran Digelar 30 September 2026
Senin, 28 September 2026, 15.46 WITA

Ombudsman Absen Rapat DPR Soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
Senin, 28 September 2026, 15.44 WITA

13 Bangunan Rumah Dinas Lapas Cibinong Tak Terdaftar di Sistem Negara
Senin, 28 September 2026, 15.43 WITA

Komisi II DPR Panggil Ombudsman Bahas Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong
Senin, 28 September 2026, 15.42 WITA

Anggota BPK Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Senin, 28 September 2026, 15.41 WITA

