Wakapolda Jateng Bertemu Ulama, Jelaskan Alasan Penggeledahan Ponpes

Kendari, ıNarasikita - Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Andi Herindra Rahmawan, secara langsung menemui sejumlah tokoh agama untuk menjelaskan langkah penyidikan terkait insiden pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Sukoharjo. Pertemuan ini digelar sebagai bentuk komunikasi terbuka, bukan untuk meminta pengakuan atau menghentikan penyampaian aspirasi dari pihak pesantren. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak memengaruhi hasil penyidikan yang masih berjalan secara objektif.

Brigjen Andi menjelaskan bahwa penggeledahan di dua lokasi, salah satunya di wilayah Karanganyar dan Sukoharjo, merupakan bagian dari upaya pencarian bukti terkait dugaan keterlibatan seseorang yang masih menjadi DPO berinisial I. Ia menekankan bahwa semua tindakan hukum dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku, serta tetap menghormati hak asasi setiap individu. Ia juga menyampaikan bahwa setiap dugaan kelalaian prosedur akan ditinjau secara profesional melalui mekanisme yang berwenang.

Dalam pertemuan, Wakapolda menegaskan bahwa pihak kepolisian terbuka terhadap masukan dan keluhan. Ia menyatakan bahwa jika ada pelanggaran prosedur, akan ditindak tegas melalui Divisi Propam. Komitmen tersebut, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi, demi mencegah terjadinya misinformasi yang dapat memicu ketegangan sosial.

Pihak pesantren, khususnya Pengurus Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki, Abdurrahim Al Basyir, menyambut baik pertemuan tersebut sebagai bentuk dialog yang konstruktif. Ia menilai bahwa kehadiran Wakapolda dalam forum ulama menunjukkan komitmen kepolisian untuk menjaga kerukunan umat. Ia menyampaikan harapan agar setiap kesalahan lapangan dapat diperbaiki tanpa menimbulkan stigma, serta memastikan masyarakat hidup dalam suasana damai tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau latar belakang.

Polda Jateng menegaskan kembali bahwa praduga tak bersalah tetap menjadi dasar penanganan perkara. Siapa pun yang tidak terbukti terlibat dalam kasus tidak boleh mengalami kerugian nama baik. Semua perkembangan kasus akan disampaikan secara resmi dan berbasis fakta yang telah dipastikan, tanpa adanya spekulasi atau penyebaran informasi tidak akurat.