WNI Diminta Waspada Modus Pernikahan Palsu untuk Hindari TPPO

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kembali mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran pernikahan dengan warga negara asing, khususnya yang menawarkan keuntungan finansial besar atau janji stabilitas ekonomi. Imbauan ini disampaikan menyusul kasus-kasus perdagangan orang (TPPO) yang menggunakan modus pengantin pesanan sebagai jalan masuk ke dalam jaringan kejahatan lintas negara. Direktur Pelindungan WNI menegaskan bahwa tindakan semacam ini tidak hanya membahayakan secara hukum, tetapi juga berpotensi menjerat korban dalam situasi eksploitasi yang sulit dikeluarkan.

Banyak korban yang awalnya tertarik karena janji mahar fantastis atau kehidupan yang terasa lebih mapan di negara lain. Namun, sebagian besar kasus menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan bukan hanya formal, tetapi juga dilengkapi dokumen resmi sesuai hukum negara tujuan. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman bahwa pernikahan tersebut bisa diakhiri secara mudah, padahal kenyataannya proses perceraian harus mengikuti peraturan hukum lokal, yang sering kali rumit dan berkepanjangan.

Kemenlu menekankan pentingnya verifikasi latar belakang calon pasangan dan memastikan proses pernikahan dilakukan secara sah melalui instansi berwenang. Masyarakat juga diminta tidak mudah tergiur dengan iming-iming finansial, terutama jika dokumen pernikahan tidak sesuai dengan kondisi riil atau dibuat secara manipulatif. Keterbukaan informasi dan kewaspadaan tinggi menjadi kunci untuk mencegah diri menjadi korban TPPO yang menyamar sebagai hubungan pernikahan.

Pihak Kemenlu juga menyambut positif upaya kepolisian dalam mengungkap kasus pengantin pesanan yang melibatkan tiga WNI yang dikirim ke Tiongkok. Dukungan terhadap penegakan hukum ini ditegaskan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Kemenlu menekankan bahwa pelaku harus diproses secara hukum sesuai perundang-undangan, sementara korban harus mendapatkan hak-haknya secara penuh, termasuk restitusi dan dukungan psikologis untuk pemulihan trauma.