120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Soal Ijazah Wapres Gibran

Kendari, ıNarasikita - Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terhadap permasalahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sidang di Gedung DPR pada Rabu (11/11). Pengajuan ini disampaikan oleh pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa, yang menyebut bahwa jumlah pengusul berasal dari delapan fraksi parpol dengan dukungan tanda tangan yang telah diverifikasi.

Komposisi pengusul mencakup 14 anggota dari Fraksi PDIP, 11 dari Partai Golkar, 11 dari Gerindra, 19 dari Nasdem, 18 dari PKB, 28 dari PKS, satu dari PAN, serta 18 dari Partai Demokrat. Keberatan terutama muncul atas dasar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah menegaskan kembali keabsahan posisi wakil presiden, sehingga persoalan hukum dianggap telah selesai secara yuridis.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa pengajuan ini merupakan bentuk perhatian terhadap dinamika publik yang berdampak pada kepercayaan terhadap institusi negara. Ia menekankan bahwa tidak ada celah hukum yang tersisa, namun tetap diperlukan klarifikasi dari lembaga legislatif untuk memastikan konsistensi nilai konstitusional.

Fraksi PKS, melalui Anggota Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa status ijazah Gibran yang telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung menimbulkan indikasi pelanggaran terhadap UUD 1945, khususnya syarat kualifikasi Wakil Presiden. Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut juga bertentangan dengan etika berbangsa sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 6/MPR/2001.

Hak Menyatakan Pendapat diatur dalam UU MD3, yang menetapkan bahwa pengajuan bisa dilakukan jika minimal 25 anggota DPR menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan kewajiban pejabat negara. Dalam konteks ini, aksi 120 anggota DPR menunjukkan kekhawatiran kolektif terhadap integritas proses pemilihan dan kredibilitas jabatan tinggi negara.