120 Anggota DPR Usulkan HMP Terkait Status Gibran

Kendari, ıNarasikita - Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari delapan partai politik telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait status ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan ini muncul sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Gibran dinilai tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, berdasarkan dokumen pendidikan yang dipersoalkan. Para anggota DPR yang menandatangani usulan menilai bahwa kondisi tersebut harus ditindaklanjuti secara konstitusional untuk menjaga integritas proses kepemimpinan nasional.

Rapat koordinasi pengusulan HMP dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa di kompleks parlemen Jakarta, Rabu (11/11). Dalam pertemuan tersebut, disampaikan rincian jumlah perwakilan dari masing-masing fraksi: PDIP menyumbang 14 wakil, Partai Golkar 11, Gerindra 11, PKB 18, Nasdem 19, PKS 28, PAN 1, dan Partai Demokrat 18. Semua fraksi yang terlibat menyatakan kesepakatan bahwa masalah ini tidak hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Saat ini, usulan HMP akan diserahkan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk diproses lebih lanjut. Rapat Paripurna DPR terdekat, yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 12 November 2026, akan menjadi forum utama untuk membacakan dan menindaklanjuti usulan tersebut. Saan Mustofa menegaskan bahwa proses ini berlandaskan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang MD3, yang memungkinkan DPR menggunakan HMP jika terdapat dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, termasuk ketidakmemenuhan syarat sebagai calon.

Proses HMP ini dapat berlanjut hingga menghasilkan keputusan resmi jika disetujui oleh minimal dua pertiga jumlah anggota DPR dalam sidang paripurna. Jika disetujui, keputusan tersebut akan dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian akan mengajukan permintaan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar sidang istimewa guna menentukan pemberhentian wakil presiden. Langkah ini menunjukkan mekanisme konstitusional yang aktif digunakan untuk menegakkan kepatuhan terhadap aturan hukum oleh pejabat negara.