23 Korporasi Diduga Terlibat Karhutla Dicabut Izinnya

Kendari, ıNarasikita - Bareskrim Polri telah menyerahkan rekomendasi pencabutan izin operasional kepada otoritas terkait terhadap 23 korporasi yang diduga menjadi pelaku atau pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Rekomendasi ini muncul setelah penyidik menyelesaikan penyelidikan terhadap 97 laporan polisi dari total 104 kasus yang ditangani, dengan sebagian besar telah naik ke tahap penyidikan. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap praktik yang merusak lingkungan dan melanggar regulasi yang berlaku.

Dalam penjelasannya, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut bahwa pihaknya tidak mengambil langkah ini secara sepihak, melainkan berdasarkan temuan fakta lapangan yang kuat. Salah satu indikator utama adalah terjadinya kebakaran berulang di kawasan konsesi perusahaan, yang menunjukkan adanya praktik pembakaran yang sistematis dan terencana. Pelanggaran ini secara eksplisit melanggar Pasal 80C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, penyidik juga mengidentifikasi bahwa sumber api berasal dari dalam kawasan perusahaan, bukan dari luar, yang mengindikasikan intervensi manusia. Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah ketidakcukupan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang seharusnya dipersiapkan oleh perusahaan sesuai ketentuan Permentan Nomor 6 Tahun 2025. Luas lahan terbakar yang mencapai lebih dari 500 hektare juga menjadi dasar hukum yang diperkuat oleh Keputusan Deputi Gakkum Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025.

Sebelumnya, 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, menunjukkan konsistensi pendekatan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Rekomendasi pencabutan izin ini diharapkan menjadi langkah preventif sekaligus memberikan efek jera bagi perusahaan lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa.