351 Daerah dengan Kapasitas Fiskal Rendah Minta Tambahan Transfer

Kendari, ıNarasikita - Komite IV DPD RI menyerukan peningkatan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam kerangka penyusunan APBN 2026/2027, berdasarkan hasil kajian menyeluruh terhadap kondisi keuangan daerah di seluruh Indonesia. Ketua Komite IV, Ahmad Nawardi, menjelaskan bahwa evaluasi tahunan dilakukan melalui pendengaran aspirasi dari berbagai daerah, sekaligus merujuk data resmi dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dalam proses ini, ditemukan bahwa terdapat 351 entitas pemerintahan daerah—meliputi provinsi, kabupaten, dan kota—yang berada dalam kategori kapasitas fiskal rendah hingga sangat rendah.

Dari jumlah tersebut, dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Pegunungan, menjadi yang paling terdampak, diikuti sekitar 30 hingga 39 kabupaten serta dua kota dengan kondisi keuangan sangat terbatas. Berdasarkan temuan ini, DPD RI mengusulkan penambahan alokasi TKD sebesar Rp45 triliun hingga Rp48 triliun dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp735 triliun, sehingga total dana yang diminta mencapai sekitar Rp780 triliun. Usulan ini muncul sebagai respons atas keterbatasan kemampuan daerah dalam membiayai layanan publik dan pembangunan berkelanjutan.

Pada APBN 2026, pagu TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun, jauh di bawah realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp848,52 triliun. Meskipun pada tahun 2027 anggaran TKD naik menjadi Rp735 triliun—meningkat 5,5 persen dari outlook 2026—pemerintah pusat hanya menyetujui jumlah tersebut setelah mempertimbangkan distribusi dana melalui program kementerian dan lembaga lain. Ahmad Nawardi menegaskan bahwa meskipun angka ini lebih tinggi dari 2026, tetap belum cukup untuk menyeimbangkan disparitas fiskal antar daerah.

Peningkatan TKD dinilai sebagai instrumen kunci dalam menjamin pemerataan pembangunan nasional, memperkuat kapasitas keuangan daerah, serta menjamin ketersediaan layanan publik yang layak di seluruh wilayah. Selain DAU, DBH, DAK, dan Dana Desa, pemerintah diminta memperhatikan keadilan distribusi, kepastian penyaluran, dan efektivitas penggunaan dana. Usulan ini disampaikan dalam forum Senator Menyapa yang menyoroti isu strategis dalam kebijakan fiskal daerah.