Aksi Kedua AMMBI Desak Keadilan dan Transparansi Dana PPM
Aliansi Masyarakat Mandiodo Bersatu kembali unjuk rasa menuntut keadilan kompensasi, transparansi dana PPM, dan penjelasan mekanisme pemotongan 33 persen yang dinilai merugikan masyarakat.
Redaksi iNarasikita·Kamis, 12 November 2026, 12.01 WITA·👁 1 orang membaca· 0 hari ini · 19x dibuka
📷 ZonaSultraKendari, ıNarasikita - Aliansi Masyarakat Mandiodo Bersatu (AMMBI) menggelar aksi demonstrasi serupa di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, pada Senin (9/11/2026), sebagai respons terhadap belum terpenuhinya tuntutan sebelumnya. Aksi ini menjadi langkah kedua setelah sebelumnya penyampaian aspirasi tidak mendapatkan kepuasan dari pemerintah dan pihak perusahaan. Massa menekankan pentingnya keadilan dan kejelasan dalam pengelolaan dana serta dampak lingkungan akibat aktivitas perusahaan di kawasan tersebut.
Ketua Koordinator Aksi menegaskan bahwa perbedaan besar antara kompensasi uang debu yang diterima masyarakat Mandiodo dibandingkan desa lain menjadi sorotan utama. Sementara desa lain menerima Rp150.000 per kepala keluarga, warga Mandiodo justru hanya mengalami dampak lingkungan tanpa kompensasi yang setara. Mereka menolak pemotongan dana PPM hingga 33 persen tanpa dasar yang transparan, serta menuntut perusahaan mengungkapkan mekanisme perhitungan pemotongan secara akuntabel.
Tuntutan lain mencakup penghentian aktivitas perusahaan yang dinilai berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat. AMMBI menekankan bahwa kondisi lingkungan Mandiodo membutuhkan penanganan serius dan rehabilitasi. Mereka juga meminta perusahaan menjelaskan secara terbuka jumlah total dana PPM, alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, serta alasan pembebanan biaya 33 persen kepada warga.
AMMBI menegaskan bahwa Blok Mandiodo bukan area yang dapat dikorbankan demi kepentingan ekonomi semata. Mereka meminta pemerintah dan perusahaan membuka ruang dialog yang inklusif, serta memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah menghindari kesalahpahaman, menjaga keharmonisan sosial, dan menjamin hak-hak masyarakat tetap terlindungi dalam setiap kebijakan pembangunan.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

USN Kolaka Gelar SII Maroon Red Cross Youth Competition 2026
Universitas Sulawesi Tenggara (USN) Kolaka menyelenggarakan SII Maroon Red Cross Youth Competition 2026, ajang yang mengusung semangat kemanusiaan.
14 November 2026

Kekuatan Kesehatan Mental di Tengah Tantangan Sosial
Program pelatihan kesehatan mental di kawasan Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas hidup peserta setelah empat bulan pelaksanaan.
14 November 2026

Nomor Urut Kandidat Dipastikan Sebelum Konferprov PWI Sultra
Empat kandidat calon ketua PWI dan DK Sultra telah menentukan nomor urut melalui penarikan resmi, menjelang pelaksanaan Konferprov pada 21 November 2026.
14 November 2026

Remaja 13 Tahun di Konawe Selatan Hilang, Tinggalkan Surat Perpisahan
Seorang remaja perempuan berusia 13 tahun dari Konawe Selatan dilaporkan hilang setelah meninggalkan rumah dengan meninggalkan surat berisi pesan haru kepada keluarga.
13 November 2026
Berita Lainnya

Senator Desak Presiden Pertimbangkan Suara Daerah dalam Pilih Wakil Presiden
Sabtu, 14 November 2026, 15.47 WITA

KNEKS Perluas SPES ke 250 Sekolah di Sulsel
Sabtu, 14 November 2026, 15.47 WITA

14 Saham Indonesia Dikeluarkan dari Indeks Global FTSE Russell
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

Perawatan Aki Motor agar Awet dan Tak Mudah Kehabisan Tenaga
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

Rem Motor Berbunyi? Ini Penyebab dan Solusinya
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

NCT 127 dan NCT Dream Tampil di Coachella 2027
Sabtu, 14 November 2026, 15.43 WITA
Royalti Musik: Sumber Pendapatan Kunci bagi Musisi
Sabtu, 14 November 2026, 15.42 WITA
Kemenpora Resmi Buka Turnamen Taekwondo Nasional di Jakarta
Sabtu, 14 November 2026, 15.28 WITA

