Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Aksi Kedua AMMBI Desak Keadilan dan Transparansi Dana PPM

Aliansi Masyarakat Mandiodo Bersatu kembali unjuk rasa menuntut keadilan kompensasi, transparansi dana PPM, dan penjelasan mekanisme pemotongan 33 persen yang dinilai merugikan masyarakat.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 12 November 2026, 12.01 WITA·👁 1 orang membaca· 0 hari ini · 19x dibuka
Aksi Kedua AMMBI Desak Keadilan dan Transparansi Dana PPM📷 ZonaSultra

Kendari, ıNarasikita - Aliansi Masyarakat Mandiodo Bersatu (AMMBI) menggelar aksi demonstrasi serupa di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, pada Senin (9/11/2026), sebagai respons terhadap belum terpenuhinya tuntutan sebelumnya. Aksi ini menjadi langkah kedua setelah sebelumnya penyampaian aspirasi tidak mendapatkan kepuasan dari pemerintah dan pihak perusahaan. Massa menekankan pentingnya keadilan dan kejelasan dalam pengelolaan dana serta dampak lingkungan akibat aktivitas perusahaan di kawasan tersebut.

Ketua Koordinator Aksi menegaskan bahwa perbedaan besar antara kompensasi uang debu yang diterima masyarakat Mandiodo dibandingkan desa lain menjadi sorotan utama. Sementara desa lain menerima Rp150.000 per kepala keluarga, warga Mandiodo justru hanya mengalami dampak lingkungan tanpa kompensasi yang setara. Mereka menolak pemotongan dana PPM hingga 33 persen tanpa dasar yang transparan, serta menuntut perusahaan mengungkapkan mekanisme perhitungan pemotongan secara akuntabel.

Tuntutan lain mencakup penghentian aktivitas perusahaan yang dinilai berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat. AMMBI menekankan bahwa kondisi lingkungan Mandiodo membutuhkan penanganan serius dan rehabilitasi. Mereka juga meminta perusahaan menjelaskan secara terbuka jumlah total dana PPM, alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, serta alasan pembebanan biaya 33 persen kepada warga.

AMMBI menegaskan bahwa Blok Mandiodo bukan area yang dapat dikorbankan demi kepentingan ekonomi semata. Mereka meminta pemerintah dan perusahaan membuka ruang dialog yang inklusif, serta memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah menghindari kesalahpahaman, menjaga keharmonisan sosial, dan menjamin hak-hak masyarakat tetap terlindungi dalam setiap kebijakan pembangunan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya