Amran Tegaskan Sanksi Tegas untuk Pelanggar Harga Pangan

Kendari, ıNarasikita - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan akan menindak tegas para pedagang yang memasarkan bahan pangan di atas harga eceran tertinggi (HET), harga pembelian pemerintah (HPP), maupun harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ancaman sanksi ini mencakup langkah administratif hingga tindakan pidana, sebagaimana diatur dalam peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Bapanas.

Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026, yang diterbitkan di Jakarta pada 10 November 2026, secara tegas menyatakan bahwa seluruh pelaku usaha harus mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan, terutama untuk komoditas yang menerima subsidi dari pemerintah. Komoditas yang tercakup dalam aturan ini meliputi beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, serta pangan pokok lainnya.

Pengawasan terhadap kepatuhan harga dilakukan secara menyeluruh oleh berbagai instansi, termasuk kepala Bapanas, gubernur, bupati/wali kota, kepala kepolisian daerah (Kapolda), panglima komando daerah militer (Pangdam), kepala kepolisian resor (Kapolres), dan komandan distrik militer (Dandim), sesuai kewenangannya masing-masing. Pelanggaran yang terdeteksi dapat langsung ditindak dengan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin usaha, hingga penarikan produk dari peredaran.

Bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dengan bukti awal tindak pidana, ancaman hukuman pidana tetap berlaku. Sanksi pidana yang dapat diberikan mencakup hukuman penjara maksimal tujuh tahun serta denda hingga Rp1,5 miliar. Penegakan aturan ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau dan mencegah praktik spekulasi yang merugikan konsumen.