APBD Jatim 2027 Fokus Penguatan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan

Kendari, ıNarasikita - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa APBD tahun anggaran 2027 dirancang untuk memperkuat pelayanan dasar sebagai fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas dan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan anggaran ini dilakukan berdasarkan kerangka kerja yang telah ditetapkan, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam proses penyusunan, pemerintah daerah menetapkan sembilan prioritas strategis, mencakup pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan kesejahteraan bagi petani, peternak, dan nelayan. Selain itu, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan tata kelola pemerintahan, pemeliharaan kerukunan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup turut menjadi bagian dari arahan anggaran. Tujuan utamanya adalah menciptakan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat serta memperkokoh dasar pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam proses musyawarah bersama DPRD Jawa Timur, terjadi penyesuaian alokasi belanja, salah satunya pengurangan Dana Cadangan dari rencana awal Rp275 miliar menjadi Rp200 miliar, dengan total dana cadangan hingga 2029 tetap dipertahankan pada angka Rp600 miliar. APBD Jatim 2027 disepakati dengan pendapatan sebesar Rp26,545 triliun dan belanja mencapai Rp27,636 triliun, menghasilkan defisit sebesar Rp1,090 triliun yang ditutup melalui pembiayaan netto, sehingga proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dipastikan nol rupiah.

Khofifah menegaskan bahwa Raperda APBD 2027 akan segera diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari kerja setelah persetujuan bersama, guna menjalani evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan. Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan proses pembahasan secara efisien dan transparan.