Apindo Dorong Keterlibatan Dunia Usaha dalam Aksesi OECD

Kendari, ıNarasikita - Keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menjadi kunci keberhasilan reformasi kebijakan. Menurut perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), langkah ini harus dimulai sejak tahap awal agar perubahan regulasi tidak hanya terjadi secara formal, tetapi juga berdampak nyata pada kinerja perusahaan dan perekonomian nasional.

Ketua Komite Multilateral Apindo, Rinawati Prihatiningsih, menegaskan bahwa transisi menuju keanggotaan OECD bukan sekadar penyelarasan aturan, melainkan transformasi sistemik yang membutuhkan kesiapan menyeluruh dari sektor swasta. Ia menyoroti bahwa perubahan akan dirasakan langsung oleh perusahaan melalui penyesuaian dalam perizinan, inspeksi, pelaporan pajak dan kepabeanan, kebijakan daerah, serta interaksi dengan lembaga pemerintah.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi, Apindo mengusulkan pendekatan READY sebagai kerangka kerja strategis. Pendekatan ini mencakup lima pilar: memahami aturan baru (Rules), mengumpulkan data dan bukti lapangan (Evidence), melakukan penyesuaian internal (Adaptation), menjalin dialog dengan berbagai pemangku kepentingan (Dialogue), serta menilai dampak reformasi terhadap produktivitas, investasi, dan kualitas kerja (Yield).

Dalam proses aksesi, Apindo berperan sebagai representasi, penerjemah, dan pendamping bagi dunia usaha. Sebagai representasi, organisasi menyampaikan perspektif perusahaan dalam rapat kebijakan. Sebagai penerjemah, Apindo mengonversi standar OECD menjadi implikasi operasional yang dapat dipahami dan dijalankan perusahaan. Sementara sebagai pendamping, Apindo membantu perusahaan mempersiapkan diri secara menyeluruh terhadap perubahan yang dihadapi.

Rinawati menekankan bahwa dunia usaha tidak boleh hanya menjadi pihak yang menerima dampak reformasi, tetapi harus menjadi mitra strategis dalam merancang, menerapkan, dan menilai kebijakan. Dengan keterlibatan awal dan berkelanjutan, diharapkan proses aksesi OECD dapat mendorong peningkatan daya saing, transparansi, dan kualitas tata kelola ekonomi di Indonesia.