Apindo Minta Standar Hari Kerja Tahunan Ditetapkan

Kendari, ıNarasikita - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan agar pemerintah menetapkan batas jumlah hari kerja efektif setiap tahun dalam kisaran 245 hingga 250 hari. Permintaan ini muncul menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang menekankan perlindungan hak cuti tahunan pekerja tanpa pemotongan, bahkan saat libur bersama diterapkan. Kepastian jumlah hari kerja dinilai penting agar perusahaan dapat menyusun rencana produksi dengan akurat dan menjaga konsistensi kinerja operasional.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menekankan bahwa tanpa acuan jumlah hari kerja tahunan, perusahaan kesulitan memperkirakan kapasitas produksi. Ia mencontohkan praktik di negara lain seperti India dan Vietnam, di mana aktivitas kerja tetap berjalan pada hari Sabtu, sehingga menciptakan standar kerja yang lebih terukur. Dengan jumlah hari kerja yang sudah ditetapkan secara umum, perusahaan dapat menghitung output berdasarkan produktivitas harian secara lebih realistis.

Bob menyoroti risiko ketidakpastian operasional jika hanya aturan libur yang diatur tanpa kejelasan jumlah hari kerja efektif. Ia memperingatkan bahwa fluktuasi jumlah hari kerja dapat berdampak langsung pada produktivitas, sehingga menyulitkan perusahaan dalam memenuhi target produksi, terutama di sektor yang bergantung pada jadwal ketat. Tanpa pedoman yang jelas, perencanaan bisnis menjadi tidak akurat dan berisiko tinggi.

Apindo belum memberikan sikap final terhadap seluruh ketentuan UU tersebut, karena masih dalam tahap kajian mendalam terhadap substansi dan aturan turunan yang akan diterbitkan pemerintah. Organisasi ini menilai pentingnya fleksibilitas dalam penerapan aturan, terutama karena setiap industri memiliki karakteristik operasional yang berbeda. Dengan demikian, aturan umum dalam UU bisa diterapkan, namun detail operasional dapat disesuaikan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Bob menegaskan bahwa sistem kerja tetap perlu terbuka, namun fleksibilitas harus diatur secara teknis dan berbasis kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Ia mencontohkan bahwa jam kerja seminggu bisa ditetapkan pada 45 jam, tetapi bagaimana distribusi waktu kerja dalam minggu tersebut dapat disepakati dalam PKB. Dengan demikian, kepastian aturan di tingkat nasional tetap terjaga, sementara perusahaan tetap memiliki ruang untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan.