Arab-Israel Raih Kursi Sejarah, Tantangan Koalisi Belum Selesai

Kendari, ıNarasikita - Partai-partai Arab di Israel berhasil mencatatkan prestasi historis dalam pemilu terbaru dengan mengamankan total 19 kursi di parlemen, jumlah tertinggi dalam sejarah. Kemenangan ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika politik nasional, di mana kelompok minoritas Arab-Israel kini menjadi aktor kunci dalam proses pembentukan pemerintahan. Pemimpin Joint List, Yousef Jabareen, menyebut hasil ini sebagai langkah maju yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konteks masyarakat Arab di negara tersebut.

Kedua blok utama, yang dipimpin Benjamin Netanyahu dan Gadi Eisenkot, sama-sama gagal meraih mayoritas dengan 53 dan 48 kursi. Untuk membentuk pemerintahan, keduanya memerlukan dukungan tambahan, termasuk dari partai Arab. Joint List meraih 11 kursi, sementara Ra'am mengamankan 8 kursi. Namun, prospek kolaborasi terhambat oleh syarat yang ditetapkan oleh blok oposisi, termasuk pengakuan Israel sebagai negara Yahudi, kewajiban militer, dan penolakan terhadap Hamas — hal yang tidak dapat diterima oleh sebagian besar partai Arab.

Sebelumnya, Ra'am pernah bergabung dalam koalisi pemerintah pada 2021–2022 saat Naftali Bennett menjabat perdana menteri. Keputusan Ketua Ra'am, Mansour Abbas, untuk menyertakan partainya dalam pemerintahan dianggap sebagai strategi pragmatis demi memperjuangkan kepentingan lokal. Dalam perjanjian itu, pemerintah menjanjikan dana 53 miliar shekel untuk pembangunan infrastruktur dan penurunan kejahatan, serta 30 miliar shekel untuk kesehatan dan lapangan kerja bagi warga Arab-Israel.

Namun, keberadaan Ra'am dalam koalisi berumur pendek. Krisis politik yang berkepanjangan, termasuk pergantian pemerintahan dan pembubaran parlemen, memicu kegagalan koalisi. Setelah perpecahan internal dan kegagalan konsensus, Netanyahu kembali menjabat perdana menteri hingga 2026, meski di tengah krisis nasional. Kini, dengan hasil pemilu yang masih mengambang, pertanyaan besar muncul: apakah partai Arab akan kembali menjadi bagian dari koalisi, atau tetap memilih posisi oposisi demi mempertahankan prinsip?