ASEAN Tandatangani Kerangka Ekonomi Digital Komprehensif

Kendari, ıNarasikita - Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (ASEAN DEFA) secara resmi ditandatangani oleh seluruh negara anggota dalam forum Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Manila, Filipina. Penandatanganan ini dilakukan dalam kerangka pertemuan Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (AECC) dan menjadi puncak dari proses negosiasi yang telah berlangsung sejak Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN pada 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang menjadi perwakilan Indonesia, turut hadir dalam kesepakatan tersebut sebagai bentuk komitmen kuat terhadap integrasi ekonomi digital regional.

Kerangka kerja ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari perdagangan digital lintas batas, transaksi elektronik, sistem pembayaran digital, perlindungan data pribadi, keamanan siber, pengembangan sumber daya manusia, hingga penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan kesepakatan ini, ASEAN menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan.

Proyeksi nilai ekonomi digital ASEAN diperkirakan meningkat dari US$1 triliun menjadi dua kali lipat, yaitu mencapai US$2 triliun, pada tahun 2030. Angka ini didukung oleh basis populasi yang besar, mencapai sekitar 693 juta jiwa, yang menjadi potensi pasar yang signifikan bagi transformasi digital. Bagi Indonesia, DEFA menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pasar digital bagi pelaku usaha lokal serta memperkuat posisi nasional dalam ekonomi digital regional.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa implementasi DEFA akan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen pada periode 2028–2029. Upaya transformasi digital yang komprehensif akan menjadi kunci untuk mewujudkan manfaat nyata dari kerangka kerja ini. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada komitmen konkret semua anggota ASEAN dalam menerjemahkan kesepakatan menjadi regulasi teknis dan kebijakan pelaksanaan yang efektif serta berkelanjutan.