Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Asosiasi UMKM Tambang Nikel Dukung Penuh, Pengusaha Lokal Minta Perlindungan Hukum

Pengusaha lokal di Sulawesi Tenggara, termasuk H. Anton Tias dari PT Oheo Putratama Perkasa, mendukung terbentuknya asosiasi sebagai benteng hukum untuk melindungi SPK dan menjamin keberlakuan Kepmen 365 secara adil.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Selasa, 10 November 2026, 15.20 WITA·👁 1 orang membaca· 1 hari ini · 21x dibuka
Asosiasi UMKM Tambang Nikel Dukung Penuh, Pengusaha Lokal Minta Perlindungan Hukum📷 MediaKendari

Kendari, ıNarasikita - Pemilik PT Oheo Putratama Perkasa, H. Anton Tias, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap lahirnya Asosiasi UMKM dan Koperasi Tambang Nikel di Sulawesi Tenggara. Ia menegaskan bahwa dukungan ini bukan sekadar simbolik, melainkan hasil dari pengalaman nyata sebagai pengusaha lokal yang pernah menghadapi tekanan dan ketidakadilan dalam pengelolaan izin pertambangan.

Menurutnya, keberadaan asosiasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi pengusaha lokal yang sebelumnya seringkali terpinggirkan dalam dinamika industri pertambangan. Dengan bergabung dalam satu wadah, mereka dapat menghadapi pelanggaran izin, seperti penyerobotan SPK, secara kolektif dan berbasis hukum. Asosiasi diharapkan mampu menjadi pelindung yang efektif, bahkan hingga ke tingkat pengadilan dan penegak hukum.

H. Anton Tias menekankan pentingnya perlindungan terhadap Kepmen 365 dan Permen ESDM agar tidak hanya berlaku untuk korporasi besar, tetapi juga memberi ruang nyata bagi perusahaan lokal yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Ia menilai bahwa kebijakan ini harus diimplementasikan secara adil agar pengusaha lokal benar-benar menjadi tuan rumah di wilayah sendiri.

Asosiasi ini juga diharapkan menjadi pusat kolaborasi antar pelaku usaha lokal, termasuk PT Naura Mineral Indonesia dan ratusan perusahaan lain yang memiliki visi serupa. Dengan berdirinya wadah ini, mereka bisa saling mendukung, berbagi informasi, dan memperkuat posisi dalam negosiasi dengan pihak-pihak terkait.

Kegiatan ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan gerakan nyata yang telah melibatkan berbagai elemen, mulai dari aktivis, tokoh sosial, komisaris perusahaan media, hingga direktur perusahaan IUJP. Semua pihak sepakat bahwa ekonomi rakyat harus diperkuat melalui perlindungan hukum dan keadilan dalam regulasi pertambangan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya