Bansos Digital Siap Diluncurkan, Target 100 Juta Penerima

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah mempersiapkan peluncuran skema bantuan sosial digital secara nasional pada 10 November 2026, dengan infrastruktur teknologi yang telah mengakomodasi sekitar 60 juta penduduk melalui sistem Government Technology. Proyeksi akhirnya menargetkan lebih dari 100 juta penerima, dengan mekanisme pendaftaran yang disederhanakan melalui NIK dan verifikasi wajah secara daring. Proses yang dulu memakan waktu hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, menunjukkan percepatan signifikan dalam pengelolaan data sosial. Namun, keberhasilan pendaftaran tidak otomatis berarti penerimaan bantuan, karena kelayakan tetap ditentukan berdasarkan hasil pemadanan data dan verifikasi lapangan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menekankan bahwa efektivitas bansos digital bergantung pada ketepatan sasaran, besaran bantuan, dan stabilitas harga komoditas pokok. Ia menilai transfer tunai langsung ke rekening mampu memperkuat daya beli rumah tangga miskin, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan, transportasi, dan pendidikan. Jika pencairan dilakukan tepat waktu dan biaya transaksi rendah, dampaknya juga dapat merangsang ekonomi lokal, seperti warung dan pasar tradisional. Namun, risiko seperti penipuan, kenaikan harga, serta keterbatasan akses perbankan bisa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.

Kendati demikian, Syafruddin menyoroti keterbatasan teknologi jika tidak didukung oleh data yang akurat dan terkini. Masalah seperti data pendapatan pekerja informal yang fluktuatif, alamat tidak diperbarui, serta keterbatasan identitas dan akses internet dapat menyebabkan warga yang layak tidak terdaftar, sementara yang kondisi ekonominya membaik tetap menerima bantuan. Ia menekankan perlunya sistem yang menyediakan mekanisme koreksi, pendaftaran luring, dan verifikasi lapangan, agar keputusan otomatis tidak menimbulkan kesalahan yang merugikan. Sistem juga harus dilengkapi dengan notifikasi transaksi, pemblokiran transaksi mencurigakan, serta saluran pengaduan yang efektif.

Di sisi lain, risiko keamanan siber dan penyalahgunaan data menjadi perhatian utama. Pemerintah diminta menerapkan autentikasi ganda yang ramah pengguna, terutama bagi kelompok rentan yang memiliki literasi keuangan terbatas. Perlindungan data melalui enkripsi, pembatasan akses, dan pengawasan independen harus diperkuat. Selain itu, agen penyalur harus memiliki identitas resmi dan tidak diperbolehkan memungut biaya. Penanganan isu judi online, menurut pengamat dari CORE Indonesia, perlu dilakukan secara proporsional—bukan dengan pemblokiran massal, tetapi melalui pengawasan terhadap kanal ilegal, edukasi keuangan, dan pendampingan sosial.

Bansos digital, menurut analis, tidak boleh diposisikan sebagai alat pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan sebagai bantalan perlindungan sosial. Dampaknya terhadap PDB tergolong terbatas, seperti contoh stimulus kuartal IV senilai Rp31 triliun yang hanya menyumbang sekitar 0,1 persen terhadap PDB. Namun, manfaatnya nyata dalam menjaga konsumsi rumah tangga miskin. Untuk mencapai tujuan jangka panjang, bansos harus dikaitkan dengan pelatihan keterampilan, akses kerja, dan layanan pendukung lainnya agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.