Dana Bencana Sumatra Belum Terealisasi Maksimal

Kendari, ıNarasikita - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh untuk segera menyalurkan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,68 triliun yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti rendahnya tingkat realisasi anggaran, bahkan ada kabupaten yang belum mencairkan dana sama sekali, yang dinilai tidak sesuai dengan urgensi penanganan bencana. Tito menekankan bahwa dana ini bukan untuk disimpan, melainkan harus digunakan secara maksimal sesuai peruntukannya.

Realisasi penyaluran dana bervariasi signifikan antar daerah. Di Sumatra Barat, sejumlah kabupaten telah mencapai pencairan hingga 54%, namun ada pula yang baru mencapai 5%. Di Sumatra Utara, meski terdapat kabupaten dengan realisasi mencapai 60%, dua wilayah—Mandailing Natal dan Toba—masih mencatatkan nol persen pencairan. Sementara di Aceh, Kabupaten Pidie menjadi yang paling tinggi realisasinya, sementara Bireuen belum menyalurkan anggaran sama sekali.

Tito menyatakan memahami alasan penundaan pembayaran, seperti pekerjaan infrastruktur yang masih berlangsung dan pembayaran baru dilakukan pada akhir tahun. Ia menyebut alasan tersebut bisa diterima selama pekerjaan benar-benar berjalan dan anggaran digunakan sesuai aturan. Namun, ia menegaskan bahwa penyalahgunaan atau ketidakpahaman administrasi tidak boleh menjadi pembenaran untuk menunda realisasi.

Untuk memastikan kepatuhan, pemerintah akan mengerahkan tim pemantau langsung ke lapangan guna memverifikasi proyek yang didanai dari dana bantuan bencana. Tito menegaskan bahwa setiap penyalahgunaan dana yang menyimpang dari arahan Presiden atau surat edaran resmi akan diberi teguran, bahkan bisa berujung pada sanksi politik. Pemerintah juga siap mengungkapkan nama daerah yang tidak menyalurkan dana secara transparan kepada publik dan DPRD setempat sebagai bentuk pertanggungjawaban.