Diskusi Raperbup SPM BLUD Puskesmas Konawe Selatan Diperkuat

Kendari, ıNarasikita - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melakukan kajian mendalam terhadap rancangan peraturan bupati (Raperbup) Konawe Selatan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di unit pelaksana teknis (UPTD) puskesmas. Kegiatan ini bertujuan memastikan konsistensi regulasi dengan peraturan perundang-undangan nasional serta mendorong efisiensi dan akuntabilitas layanan kesehatan tingkat dasar.

Dalam pertemuan yang melibatkan dinas kesehatan, pemerintah daerah, dan perwakilan UPTD puskesmas, tim Kanwil menekankan pentingnya standar pelayanan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek teknis, kelembagaan, serta kewenangan pengelolaan BLUD agar sesuai dengan prinsip good governance.

Salah satu fokus utama adalah memastikan bahwa Raperbup tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan pusat, terutama terkait pengelolaan keuangan dan pelayanan publik di sektor kesehatan. Tim juga menyoroti perlunya transparansi dalam penggunaan anggaran serta mekanisme pengawasan internal yang kuat untuk mencegah potensi penyimpangan.

Tujuan akhir dari harmonisasi ini adalah menciptakan kerangka hukum yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Konawe Selatan. Dengan SPM yang tepat, BLUD di puskesmas diharapkan mampu beroperasi secara mandiri, responsif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kepuasan pasien dan efektivitas kinerja institusi.