DPR Panggil Ombudsman dan Pejabat Lapas Cibinong

Kendari, ıNarasikita - Komisi XIII DPR RI telah menetapkan agenda rapat kerja dengan sejumlah pihak terkait hasil inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Pemanggilan melibatkan Ombudsman RI, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Kepala Kanwil Ditjen PAS Jawa Barat, serta Kalapas Cibinong, yang akan digelar awal pekan depan. Langkah ini dilakukan untuk memverifikasi temuan fasilitas mewah yang diduga digunakan narapidana, sekaligus mengevaluasi laporan adanya penghalangan saat tim Ombudsman melakukan kunjungan.

Dalam konferensi pers, Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso menyatakan bahwa pihaknya akan membandingkan data dari Ombudsman dengan penjelasan resmi dari instansi terkait. Ia menekankan pentingnya konfirmasi langsung terhadap temuan yang menyebut adanya kawasan vila mini, area parkir mobil mewah, serta rencana pembangunan fasilitas olahraga di dalam kompleks lapas. Menurut Sugiat, hasil sidak ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

Ombudsman RI sebelumnya melaporkan bahwa timnya mengalami penolakan dua kali saat hendak memasuki area khusus Lapas Cibinong. Dalam situasi tersebut, petugas tidak memberikan penjelasan resmi, dan kepala lapas tidak hadir selama proses sidak. Setelah melakukan upaya paksa, tim berhasil memasuki area yang diduga menjadi tempat tinggal narapidana, menemukan fasilitas lengkap seperti pendingin ruangan, televisi besar, hingga alat kebugaran. Bahkan, satu unit pendingin ruangan ditemukan berisi botol minuman keras, menimbulkan kecurigaan atas praktik ilegal.

Sebaliknya, pihak Lapas Cibinong dan Kanwil Ditjen PAS Jawa Barat membantah temuan tersebut. Kalapas Wisnu Hani Putranto menegaskan bahwa tidak ada pungutan liar dan bahwa petugas selalu bersikap kooperatif. Ia menegaskan bahwa lokasi yang dikunjungi Ombudsman adalah rumah dinas jabatan, bukan tempat tinggal narapidana, dan telah memiliki SK resmi. Sementara itu, Kepala Kanwil Yudi Suseno menyatakan bahwa area tersebut merupakan zona asimilasi yang dulu bernama Sarana Asimilasi dan Edukasi, yang memang diperuntukkan bagi pejabat, bukan warga binaan.

Komisi XIII menyatakan akan melakukan kunjungan langsung ke Lapas Cibinong untuk memverifikasi kondisi lapangan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. DPR menegaskan bahwa tugas Ombudsman dilindungi oleh UU Nomor 37 Tahun 2008, dan setiap bentuk hambatan terhadap inspeksi publik tidak dapat dibiarkan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa sistem pemasyarakatan berjalan sesuai aturan, tanpa diskriminasi atau pelanggaran hukum.