DPR Sahkan APBN 2027, Fraksi Soroti Kualitas dan Keadilan Fiskal

Kendari, ıNarasikita - DPR RI secara resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 sebagai undang-undang dalam Rapat Paripurna masa persidangan pertama tahun sidang 2026–2027. Keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan, menandai kelanjutan proses legislasi yang berjalan secara demokratis dan komprehensif. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, yang menegaskan kesepakatan kolektif atas kebijakan fiskal nasional untuk tahun mendatang.

Sejumlah fraksi menekankan bahwa anggaran negara bukan sekadar angka, tetapi amanah rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya tata kelola APBN yang efisien, transparan, dan memperhatikan keadilan, agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Fraksi Golkar mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan dan energi, serta mendorong konsistensi dalam pengelolaan pendapatan pajak melalui penguatan sistem perpajakan dan pengawasan yang lebih ketat.

Fraksi Partai Gerindra menyambut positif target rasio pajak sebesar 10,4 persen dari PDB, dengan catatan pentingnya memperluas basis pajak tanpa membebani dunia usaha. Fraksi ini juga mendukung penyelesaian utang DBH melalui mekanisme investasi pemerintah, agar pembangunan infrastruktur daerah bisa lebih cepat dan berdampak langsung. Sementara itu, Fraksi Nasdem menekankan bahwa keberhasilan APBN diukur dari dampak riil terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan, bukan hanya dari jumlah anggaran.

Fraksi PKB menyoroti pentingnya distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata, agar target rasio gini 0,360–0,365 tercapai tanpa konsentrasi di wilayah atau kelompok tertentu. Fraksi ini mendorong penguatan ekonomi pedesaan dan perlindungan sosial bagi pekerja informal. Di sisi lain, Fraksi PKS menekankan kunci kesehatan fiskal pada pencapaian penerimaan pajak Rp2.911 triliun, dengan tegas menolak praktik penggelapan dan transfer pricing ilegal. Fraksi PAN menekankan bahwa pembangunan harus menciptakan pekerjaan layak, mendukung petani, dan menjaga keberlanjutan program sosial tanpa menambah beban keuangan desa.

Fraksi Demokrat menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak terukur dari angka semata, tetapi dari transformasi nyata dalam kehidupan rakyat. Pemerintah diminta menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal mendorong kemandirian, inklusi, dan ketahanan sosial. Dengan demikian, APBN 2027 diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan berkelanjutan menuju masa depan yang lebih baik bagi seluruh generasi.