Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

ESDM Periksa Perusahaan Asing Diduga Operasikan Tambang di Lahan Sawit

Kementerian ESDM menyelidiki dugaan operasi pertambangan ilegal oleh perusahaan asing yang memiliki izin perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tenggara.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Selasa, 27 Oktober 2026, 09.01 WITA·👁 4 orang membaca· 0 hari ini · 36x dibuka
ESDM Periksa Perusahaan Asing Diduga Operasikan Tambang di Lahan Sawit📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini melakukan pendalaman terhadap sejumlah perusahaan asing yang diduga menjalankan aktivitas pertambangan di lahan perkebunan kelapa sawit tanpa izin tambang resmi. Langkah ini merupakan respons terhadap temuan awal yang menunjukkan adanya penyimpangan dari izin usaha yang diberikan. Tim Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM telah melaporkan sejumlah perusahaan yang kini menjadi fokus pemeriksaan karena potensi kegiatan di luar izin yang dimiliki.

Dalam konferensi pers terkait ketahanan energi nasional, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib menjalankan aktivitas sesuai dengan izin yang diterbitkan. Ia menekankan bahwa izin perkebunan sawit tidak memberikan hak untuk melakukan eksplorasi atau eksploitasi mineral. "Jika izin hanya untuk sawit, maka tidak boleh melakukan usaha tambang atau aktivitas lain yang tidak tercantum dalam izin," tegasnya.

Pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan monitoring lapangan dan verifikasi dokumen. ESDM memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha di wilayah Indonesia, termasuk di kawasan strategis seperti Sulawesi Tenggara, berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah menjaga keteraturan pengelolaan sumber daya alam dan memastikan manfaat dari kegiatan ekonomi secara nasional.

Dengan pendekatan tegas namun berbasis data, ESDM menegaskan komitmen untuk menertibkan praktik usaha yang menyimpang. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran, termasuk pencabutan izin atau proses pidana. Langkah ini juga sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pelaku usaha, baik lokal maupun asing, untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya