Fadli Zon Bantah Intervensi atas Pembatalan Tampil Dongker

Kendari, ıNarasikita - Menteri Kebudayaan Fadli Zon secara tegas membantah adanya intervensi pemerintah terhadap penampilan band punk rock Dongker yang dibatalkan di sejumlah festival musik sepanjang Oktober hingga November 2026. Ia menegaskan bahwa pembatalan acara musik hanya dapat terjadi jika ada indikasi ancaman terhadap ketertiban umum atau keamanan publik. Menurutnya, keberadaan pemerintah dalam urusan kreatif harus tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kewajiban menjaga stabilitas sosial.

Dalam pernyataan di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Fadli menekankan bahwa era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai memberikan ruang lebih luas bagi ekspresi artistik. Ia mencontohkan kasus Ahmad Dhani yang sempat dipenjara karena komentar kritis di vlog 2018, serta kasus Roy Suryo yang ditahan karena meme stupa Borobudur tahun 2022. Menurutnya, kejadian semacam itu tidak akan terulang di masa kini, menunjukkan kemajuan dalam ruang demokrasi dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Band Dongker, yang digawangi Arno Zarror, Delpi Suhariyanto, dan Dzikrie Arethusa, dikenal karena karya-karyanya yang menyuarakan kritik sosial dan politik. Album kedua mereka, *Melankolia Radikal*, yang dirilis tahun 2026, memperkuat narasi kritis terhadap kebijakan pemerintah, sehingga memicu spekulasi luas tentang alasan dibatalkannya penampilan mereka. Pembatalan mulai terjadi sejak gelaran Gesrek Festival 29 Oktober, dilanjutkan di Ecopark dan Ecovention Ancol, serta Neverland Festival 7 November, yang menyebutkan kendala regulasi sebagai penyebab utama.

Meski penyelenggara tidak merinci alasan teknis, Dongker mengungkapkan keheranan terhadap dugaan pengawasan yang mereka alami. Mereka menyebut pernah mendapat informasi bahwa pembatalan didasarkan pada kekhawatiran akan potensi kerusuhan, padahal acara mereka selalu berjalan aman tanpa adanya kejadian berdampak. Band ini juga telah berkoordinasi dengan LBH Jakarta untuk mengevaluasi situasi hukum, dan menyatakan tetap merasa dilindungi oleh kerangka hukum yang ada.