Gerindra Minta Usut Otak Penyadapan Presiden

Kendari, ıNarasikita - Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan tiga jenderal aktif Polri menjadi sorotan serius bagi Partai Gerindra. Pihak partai menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku lapangan. Mereka menuntut agar penyidik mengungkap siapa yang berada di balik operasi ilegal tersebut, termasuk pihak yang memberi perintah, mengendalikan, atau menyediakan dana. Menurut jajaran Gerindra, tindakan menyadap kepala negara tidak bisa dipahami sebagai tindakan spontan oknum, melainkan bagian dari skema terorganisir yang menyerang keamanan negara.

Sugiat Santoso, juru bicara Gerindra, menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, terlepas dari jabatan atau latar belakang pelaku. Ia menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk sabotase terhadap kedaulatan negara, bukan sekadar pelanggaran teknis atau etik. Oleh karena itu, penyidik perlu menggali motif di balik aksi itu, termasuk kemungkinan keterlibatan kepentingan politik, jaringan eksternal, atau upaya mengganggu stabilitas pemerintahan. Ia juga meminta agar diselidiki apakah ada institusi lain atau pihak swasta yang memanfaatkan oknum untuk mendapatkan informasi sensitif dari lingkungan kepresidenan.

Bareskrim Polri telah menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka berdasarkan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Ketiganya, yang terdiri dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso, kini ditahan di Rutan Mabes Polri. Sementara itu, satu jenderal lain, Irjen Slamet Uliandi (SU), masih berstatus saksi. Proses hukum yang sedang berjalan menekankan pada penyadapan tanpa prosedur resmi, bukan tindakan makar.

Menteri Koordinator Hukum, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kasus ini tidak terkait dengan makar. Ia menekankan bahwa pasal-pasal yang digunakan dalam penuntutan bersifat spesifik terhadap penyadapan dan intersepsi, bukan pasal makar yang diatur dalam KUHP. Menurutnya, tidak ada indikasi adanya upaya menggulingkan pemerintah atau memisahkan wilayah negara. Hal ini menunjukkan bahwa fokus penyidikan tetap pada aspek pelanggaran hukum pidana terkait privasi dan keamanan informasi.

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa kasus ini merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan resmi institusi. Ia menegaskan bahwa Polri memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur tata cara penyadapan secara hukum, termasuk prinsip perlindungan HAM, legalitas, dan kerahasiaan. Ia menjamin bahwa proses penegakan hukum oleh Bareskrim dan proses etik oleh Divisi Propam akan diawasi secara ketat untuk memastikan keadilan dan transparansi.