Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Gibran Ajukan Mundur, Prabowo Dukung Perjuangan Hukum

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto, namun tetap didukung untuk terus berjuang di pengadilan terkait sengketa ijazah.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Rabu, 11 November 2026, 09.24 WITA·👁 2 orang membaca· 0 hari ini · 18x dibuka
Gibran Ajukan Mundur, Prabowo Dukung Perjuangan Hukum📷 ANTARA

Kendari, ıNarasikita - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan keinginan mengundurkan diri dari jabatan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pagi hari Selasa (10/11). Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan matang terkait dinamika hukum yang sedang menimpanya terkait legalitas ijazahnya. Meski menyatakan niat mundur, Gibran menegaskan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang berlangsung.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungan penuh kepada Gibran, menyarankan agar tetap berjuang secara hukum melalui jalur yang sah. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga integritas institusi negara dan menilai bahwa proses hukum harus berjalan sesuai aturan. Dukungan ini dianggap sebagai bentuk solidaritas internal dalam menghadapi tantangan yang dihadapi pejabat publik.

Di hari yang sama, Presiden Prabowo mengumumkan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh yang dianggap berjasa besar bagi bangsa. Salah satu nama yang masuk adalah R.M. Margono Djojohadikusumo, kakek dari Presiden Prabowo, yang diakui atas kontribusi signifikan di bidang politik dan ekonomi pada masa pergerakan nasional. Penganugerahan ini dilakukan di Istana Negara sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan sejarah.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final dan mengikat. Hal ini menutup kemungkinan banding atau upaya hukum lebih lanjut terkait sertifikasi pendidikannya. Dengan demikian, keputusan hukum yang telah diambil menjadi dasar dalam penilaian kelayakan jabatan publik.

Prabowo menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pejabat negara harus berdasarkan kaidah hukum dan keadilan, termasuk dalam kasus Gibran. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan di negara ini harus didukung oleh kredibilitas dan integritas, baik dari segi prosedur maupun hasil.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya