Gibran Ajukan Mundur, Proses Hukum Wakil Presiden Masih Berjalan

Kendari, ıNarasikita - Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Meski surat pengunduran diri telah diterima, statusnya sebagai pejabat masih tetap aktif hingga prosedur hukum selesai sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini ditegaskan oleh Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Sekretaris Negara, yang menjelaskan bahwa proses resmi pengunduran diri harus melalui mekanisme formal di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Menurut Yusril, langkah pertama dalam proses hukum adalah pengajuan surat tertulis dari Wakil Presiden kepada MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berwenang mengatur status jabatan kepala negara. Jika surat tersebut diterima dan tidak ditolak, MPR kemudian akan menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dalam tahap ini, MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI untuk melaporkan kevakuman posisi tersebut.

Setelah kekosongan terkonfirmasi, Presiden wajib mengusulkan dua calon Wakil Presiden baru ke MPR dengan mempertimbangkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Proses ini dilakukan sebagai bentuk penegakan konstitusi, karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, dan pelantikan dilakukan di sidang MPR yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung.

Yusril menegaskan bahwa meskipun pengunduran diri telah diajukan, Gibran tetap menjalankan tugas sehari-hari sebagai Wakil Presiden hingga seluruh prosedur hukum selesai. Ia menekankan bahwa tidak ada intervensi atau keputusan yang diambil secara prematur, dan semua langkah akan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Proses ini juga berlaku bagi pemberhentian Presiden, yang juga harus melalui mekanisme yang sama di MPR.