Gibran Mundur dari Wapres, Jokowi Pertahankan Dukungan pada Prabowo

Kendari, ıNarasikita - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), yang kemudian memutuskan pembatalan rapat paripurna DPR yang seharusnya membahas hak menyampaikan pendapat (HMP). Keputusan pembatalan disampaikan melalui surat resmi yang diterbitkan pada Kamis, 12 November 2026, menandai berakhirnya masa jabatannya sebagai wakil presiden.

Dalam konferensi pers, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memaparkan isi surat pengunduran diri Gibran, yang ditulis dengan kop berwarna emas bertuliskan Garuda dan berwarna putih. Surat tersebut diserahkan secara langsung kepada pimpinan MPR, menandai proses formal pengunduran diri yang telah dipersiapkan secara matang. Muzani menyampaikan bahwa surat tersebut merupakan bentuk keputusan pribadi yang telah dipertimbangkan secara matang.

Presiden Joko Widodo menanggapi pengunduran diri Gibran sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar. Di Solo, Jawa Tengah, ia menyatakan bahwa perubahan dalam jabatan politik merupakan hal biasa dalam proses demokrasi. Jokowi menegaskan bahwa keputusan itu tidak mengubah arah kebijakan pemerintahan, termasuk dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai kepala negara.

Pertemuan penting terjadi di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, termasuk Komisi III, serta sejumlah menteri. Salah satu yang hadir adalah Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran tata kelola pemerintahan pasca-pergantian wakil presiden.

Di bidang lain, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melanjutkan upaya memperkuat kerja sama militer dengan Arab Saudi. Pertemuan antara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta menjadi bagian dari langkah strategis dalam memperluas kolaborasi pertahanan regional.