Gibran Mundur dari Wapres, Terima Pensiun Rp20 Juta/Bulan Seumur Hidup

Kendari, ıNarasikita - Gibran Rakabuming Raka secara resmi melepas jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November, setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Keputusan ini menandai akhir masa jabatan yang telah dilalui dengan tanggung jawab tinggi di tingkat nasional. Sejak pengunduran diri disahkan, ia secara hukum memenuhi syarat untuk memperoleh berbagai hak pensiun dan fasilitas negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak menerima uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat. Gaji pokok tersebut ditetapkan empat kali lipat dari gaji tertinggi pejabat negara lainnya, yang saat ini berada pada angka Rp5.040.000 per bulan. Dengan perhitungan tersebut, total pensiun bulanan yang diterima Gibran mencapai Rp20.160.000, yang akan dibayarkan seumur hidup selama tidak ada pemutusan hak karena alasan tertentu.

Pembayaran pensiun mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah status purna tugas ditetapkan. Hak ini hanya akan berhenti jika penerima meninggal dunia, dengan pembayaran dihentikan pada akhir bulan keenam setelah kematian, atau jika mantan pejabat tersebut kembali menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dalam kondisi tersebut, mereka akan mendapatkan fasilitas pensiun yang lebih menguntungkan sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU tersebut.

Selain pensiun bulanan, mantan Wakil Presiden juga mendapat jaminan fasilitas penunjang. Termasuk biaya rumah tangga seperti air, listrik, dan telepon yang ditanggung negara, jaminan kesehatan lengkap bagi diri dan keluarga, rumah tinggal layak dengan perlengkapan standar, serta satu unit kendaraan dinas beserta pengemudi. Semua fasilitas ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian selama menjabat dan untuk mendukung aktivitas sosial pasca-tugas.

Pembiayaan seluruh fasilitas dan pensiun ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai ketentuan Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978. Pemberian hak ini bukan sekadar keuntungan, melainkan bagian dari komitmen negara terhadap penghargaan terhadap jasa dan dedikasi para pemimpin yang telah menjabat di tingkat tertinggi.