Gibran Mundur, Hak Fasilitas dan Kekayaan Terungkap

Kendari, ıNarasikita - Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan ini memicu pembahasan mengenai hak-hak yang tetap melekat pada mantan pejabat tinggi negara, termasuk fasilitas kendaraan dinas yang dibayar negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, mantan wakil presiden yang berhenti secara hormat berhak mendapatkan satu unit kendaraan bermotor milik negara, beserta biaya perawatan, bahan bakar, dan gaji pengemudi.

Fasilitas lain yang diberikan meliputi rumah kediaman layak dengan perlengkapannya, yang diberikan sekali secara utuh saat pensiun. Namun, biaya perawatan rumah selanjutnya menjadi tanggung jawab pribadi mantan pejabat. Selain itu, Gibran berhak menerima pensiun pokok 100% dari gaji pokok terakhirnya, yang ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Dengan standar gaji tertinggi Rp5,04 juta per bulan, maka gaji pokok Gibran mencapai Rp20,16 juta. Pembiayaan pensiun dan tunjangan lainnya dimulai dari bulan berikutnya setelah pemberhentian resmi.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru, yang diserahkan pada 23 Maret 2026, menunjukkan total kekayaan Gibran sebesar Rp27,915 miliar. Dalam laporan itu, tidak tercatat adanya utang, menandakan posisi keuangan yang stabil. Kekayaan tersebut berasal dari berbagai aset, terutama tanah dan bangunan yang mencapai Rp17,44 miliar, semuanya berlokasi di Jawa Tengah, khususnya di Surakarta dan Sragen.

Dari sisi kendaraan, Gibran mencatatkan tujuh unit kendaraan bermotor dengan nilai total Rp286,5 juta. Komposisinya terdiri dari tiga sepeda motor—Honda Scoopy 2015, Honda CB 1974 senilai Rp5 juta, dan Royal Enfield 2017 senilai Rp40 juta—serta empat mobil, termasuk dua Toyota Avanza, satu Isuzu Panther, dan satu Daihatsu Gran Max. Kendaraan-kendaraan ini didaftarkan sebagai milik pribadi yang diperoleh secara mandiri. Selain itu, tercatat pula harta bergerak senilai Rp280 juta, surat berharga Rp5,5 miliar, dan kas serta setara kas sebesar Rp4,3 miliar.

Perbandingan dengan LHKPN sebelumnya menunjukkan tren kenaikan kekayaan. Dari Rp27,52 miliar pada 2025, naik menjadi Rp27,9 miliar pada 2026, atau meningkat sekitar 1,44%. Dalam dua tahun terakhir, total aset bertambah sekitar Rp2,34 miliar dibandingkan dengan pelaporan 2024. Tidak ada perubahan signifikan dalam struktur kekayaan, dengan dominasi aset tanah dan kendaraan pribadi.