Gibran Mundur, Hak Pensiun dan Fasilitas Tetap Berlaku

Kendari, ıNarasikita - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari ini, Kamis (12/11/2026). Keputusan ini menandai akhir masa jabatannya, namun tetap membuka peluang bagi pemenuhan hak keuangan dan administratif sebagai mantan pejabat tinggi negara. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, pejabat yang berhenti dengan hormat dari jabatan presiden atau wakil presiden berhak menerima pensiun sesuai aturan yang berlaku.

Besaran pensiun pokok yang diterima mantan wakil presiden ditetapkan sebesar 100% dari gaji pokok terakhir sebelum pemberhentian. Gaji pokok wakil presiden ditentukan sebagai empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden, yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 sebesar Rp5,04 juta per bulan. Dengan demikian, jumlah gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20,16 juta per bulan, yang menjadi dasar perhitungan pensiun.

Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat juga berhak mendapatkan berbagai tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pensiun bagi pegawai negeri. Fasilitas tersebut mencakup biaya rumah tangga seperti air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga. Ia juga mendapatkan rumah kediaman yang layak dilengkapi fasilitas, kendaraan negara, serta pengemudi secara permanen.

Pembayaran pensiun dan tunjangan lainnya akan dimulai sejak bulan berikutnya setelah pemberhentian secara resmi dan berhormat. Penjelasan dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 menegaskan bahwa pemberhentian presiden atau wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali jika MPR secara tegas menetapkan sebaliknya. Dengan demikian, selama proses pengunduran diri Gibran diproses dan disahkan oleh MPR sebagai pemberhentian dengan hormat, hak atas pensiun dan fasilitas tetap berlaku sesuai hukum.