Gibran Pertimbangkan Mundur, Parpol Koalisi Tunggu Proses Konstitusional

Kendari, ıNarasikita - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, menyatakan partainya memilih menahan diri terhadap isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa keputusan politik akan diambil berdasarkan masukan dari fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, serta hasil konsolidasi antarfraksi yang masih dalam proses. Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan, Cak Imin menekankan pentingnya menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum mengambil sikap resmi.

Partai Demokrat, dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono, juga menyatakan sikap netral dalam menyikapi isu tersebut. AHY menegaskan bahwa partainya tetap menghargai seluruh proses politik yang berjalan secara konstitusional. Ia menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan mekanisme hukum dan tata kelola demokrasi yang berlaku, termasuk dalam kasus yang menyangkut status hukum dan kewenangan jabatan publik.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap usulan Gibran harus dihormati. Ia menghindari spekulasi lebih lanjut, namun menegaskan bahwa keputusan politik harus tetap berlandaskan pada prosedur konstitusional. Menurutnya, saran dari kepala negara terhadap wakil presiden perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari dinamika kepemimpinan yang ada.

Isu mundurnya Gibran muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam pertemuan pagi hari itu, Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri. Dalam kesempatan yang sama, Gibran meminta waktu untuk menyelesaikan persoalan legalitas ijazah SMA melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ia kemudian menggelar konferensi pers, di mana ia menyatakan bahwa keputusan tetap bertarung di PTUN merupakan saran dari Presiden Prabowo.