Gibran Resmi Berhenti Sebagai Wapres Usai Surat Diterima MPR

Kendari, ıNarasikita - Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari, menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka secara hukum telah berhenti dari jabatan Wakil Presiden sejak surat pengundurannya diterima oleh lembaga tersebut pada Kamis (12/11). Ia menekankan pentingnya penggunaan istilah "berhenti" sebagai bentuk formal sesuai nomenklatur yang berlaku dalam konstitusi dan dokumen resmi, bukan kata "mengundurkan diri" yang tidak sesuai dengan kerangka hukum ketatanegaraan.

Menurut Tobas, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan lain, penafsiran hukum menunjukkan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden terjadi secara formal sejak surat pengunduran diri diterima oleh MPR. Hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa jabatan Presiden atau Wakil Presiden menjadi kosong jika terjadi pengunduran diri yang sah, tanpa perlu penetapan khusus.

Dalam konteks ini, MPR tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau menolak pengunduran diri Gibran. Menurut Tobas, tindakan penyerahan surat merupakan tindakan deklaratif yang bersifat final. Setelah diterima, status jabatan dianggap berakhir, dan tidak mungkin dicabut kembali, karena pengunduran diri yang telah dideklarasikan secara resmi tidak dapat ditarik kembali.

Sejak kekosongan jabatan terjadi, MPR berwenang menggelar rapat gabungan pimpinan fraksi dan DPD untuk menentukan jadwal paripurna pemilihan Wakil Presiden baru. Dalam jangka waktu maksimal 60 hari, MPR akan meminta Presiden untuk mengusulkan dua calon dalam waktu 14 hari, yang kemudian akan dipilih melalui sidang paripurna. Proses ini menegaskan bahwa kekosongan jabatan telah berlaku sejak surat diterima, dan langkah-langkah penggantian telah resmi dimulai.