Gibran Serahkan Pengunduran Diri ke MPR Hari Ini

Kendari, ıNarasikita - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan hadir di kantor Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari ini untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Keputusan ini dikonfirmasi oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menyatakan bahwa penyerahan surat tersebut akan dilakukan pada pukul 11.00. Keputusan tersebut muncul setelah putusan Mahkamah Agung yang menghapus Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran, yang dikeluarkan pada 2019.

Putusan tersebut menjadi dasar bagi 120 anggota DPR dari delapan fraksi untuk mengajukan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna memakzulkan Gibran dari jabatannya. Pengajuan ini dilakukan dalam rapat kerja bersama pimpinan DPR, di mana pimpinan dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa, menyampaikan jumlah anggota yang menandatangani usulan tersebut. Sebelumnya, Gibran sempat menyatakan kesiapan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sesuai saran yang diklaim berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, yang menegaskan bahwa Presiden tidak menganjurkan upaya hukum lanjutan. Pernyataan ini diperkuat oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sudah final dan tidak dapat diganggu gugat. Menurut Yusril, pandangan hukum Presiden tercermin dari sikap resmi yang diambil oleh menterinya, termasuk dalam kasus ini.

Pihak penggugat, Tiurma Mercy Sihombing, sebelumnya mengajukan gugatan di PTUN terhadap Suket penyetaraan pendidikan Gibran dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT. Dalam gugatan, ia mempersoalkan keabsahan administrasi karena tiga dokumen pendukung—sertifikat kehadiran, transkip nilai, dan dokumen pendaftaran—dinilai tidak cukup untuk memenuhi syarat penyetaraan pendidikan. Sidang lanjutan yang seharusnya menyertakan bukti-bukti baru terpaksa ditunda karena penggugat mengajukan pencabutan gugatan di tengah sidang.

Meski demikian, kuasa hukum Gibran menilai proses hukum yang berlangsung cacat karena kliennya tidak pernah diberi kesempatan membela diri secara adil. Mereka menyatakan bahwa semua dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S-1 akan diserahkan dalam sidang PTUN mendatang sebagai bukti pendukung. Pendapat ini diperkuat oleh pakar hukum tata negara dari UI, Titi Anggraini, yang menegaskan bahwa prinsip *ne bis in idem* melarang pengajuan gugatan ulang atas objek yang sama setelah diputuskan oleh pengadilan tinggi.